Refly Harun: Sebaiknya Presiden dan Kepala Daerah Satu Kali Menjabat!

_

Secara teoretis, terdapat tiga konsep pembatasan masa jabatan, yaitu (1) tidak ada masa jabatan kedua (no re-election); (2) tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (no immediate re-election); dan (3) maksimal dua kali masa jabatan (only one re-election).

“Di antara tiga konsep tersebut, saya lebih memilih pembatasan masa jabatan dalam kurun waktu enam tahun, tetapi hanya diperkenankan untuk satu periode masa jabatan (no re-election). Atau, kalaupun ada kesempatan kedua, maka tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut,” papar pakar hukum tatanegara DR. Refly Harun, dalam pidato kebudayaan di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Rabu (9/8/2017) malam.

Dalam pidato kebudyaan di hadapan Akademi Jakarta, dengan tagline Sutan Takdir Alisyahbana Memorial Lecture, Refly membacakan naskah berjudul Dalam Jebakan Politik Elektoral. Hadir dalam acara itu Ketua Academy Jakarta Taufik Abdullah, Ketua KPK Agus Rahardjo, pengacara terkenal Todung Mulya Lubis dan lain-lain.

Ia menyoroti sistem pemilu di Indonesia yang didisain untuk kepentingan partai politik atau rezim berkuasa di masa Orde Baru. Undang-undang Pemilu yang dibuat menjelang pemilu berlangsung juga hanya untuk kepentingan jangka pendek. Baca juga pidato Refly Harun Dalam Jebakan Politik Elektoral.

Di luar berbagai permasalahan yang senantiasa menyertai penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijabarkannya, jebakan politik elektoral menemui kulminasinya pada pengaturan masa jabatan presiden dan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu, masa jabatan presiden dan kepala daerah dibatasi hanya lima tahun.

“Normalnya dalam rentang waktu lima tahun tersebut, presiden dan kepala daerah sudah dapat memenuhi sebagian besar janji-janji politiknya. Faktanya, waktu “lima tahun” tidak bisa dipergunakan secara maksimal baik oleh presiden maupun kepala daerah dalam mempercepat tercapainya tujuan negara,” papar Refly.

Hal ini disebabkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) antara mengurusi kepentingan publik dan mengurus kepentingan konsolidasi pencalonan pada periode kedua. Sering terjadi kerancuan ketika pejabat mengatasi suatu permasalahan publik: apakah sedang meniti pengabdiannya pada masyarakat atau sedang menumpuk sekadar citra politik.

Pemimpin-pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat yang terpilih maksimal hanya bekerja selama tiga tahun dari lima tahun masa pemerintahannya. Enam bulan pertama bisa dipastikan baru melakukan penyesuaian (adjusment). Setelah itu baru bekerja untuk pemenuhan janji-janji politik hingga tahun ketiga. Pada tahun keempat dan kelima mereka sudah disibukkan untuk running kembali bagi masa jabatan kedua. Yang tidak running lagi, sibuk kasak-kusuk untuk menyiapkan putra mahkota.

Sedikit banyak hal ini terjadi pula pada Presiden Jokowi. Pemilihan presiden baru akan dihelat pada tahun 2019, tetapi genderang dukungan sudah mulai ditabuh oleh partai-partai politik. Golkar sudah jauh-jauh hari mendukung pencalonan Presiden Jokowi untuk periode kedua. Komitmen yang sama diberikan pula oleh Partai Nasdem, Partai Hanura, dan terakhir Partai Perindo. Padahal, Presiden Jokowi baru menjalani masa jabatan kurang dari tiga tahun.

“Ke depan, perlu dipertimbangkan masa jabatan presiden dan kepala daerah satu periode saja. Profesor Harun Alrasid pernah menyebut rentang delapan tahun. Praktik di Filipina untuk enam tahun saja. Kiranya enam tahun dan satu periode adalah masa jabatan yang perlu dipertimbangkan untuk masa yang akan datang,” tandas Refly.

Share This: