Rekomendasi Konas III: Parpol Perlu Memastikan 30 Persen Perempuan di Nomor Urut Atas

Wa Ode Hamsinah Bolu membacakan rekomendasi Konas KKP III (Foto: HJ)
_

Kaukus Perempuan Politik (KPP) mengakhiri Konsultasi Nasional (Konas) III di Jakarta, Jumat malam, dengan menyepakati lima butir resolusi yang dijadikan rekomendasi.

Pada bagian akhir, dicantumkan upaya mendorong partai politik menjalan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen dan lembaga strategis pengambil keputusan lainnya.

“Khusus Pemilu 2019, partai politik perlu memastikan pencalonan perempuan 30 persen di nomor urut atas pada tiap daerah pemilihan sebagai komitmen meningkatkan jumlah perempuan di parlemen,” tutur Ketua Panitia Pelaksana Konas III, Wa Ode Hamsinah Bolu membacakan rekomendasi.

Di bagian awal, rekomensi lebih banyak menyoroti upaya menghapus diskriminasi dan memberikan perlindungan pada perempuan. Empat dari 5 butir rekomensi berbicara mengenai hal ini.

Butir pertama yang dibaca anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara itu ialah, “Menghapus budaya yang mensubordinasikan perempuan dengan mengintegrasikan pengetahuan tentang hak asasi perempuan, hal asasi anak sebagai hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam pendidikan formar dan non-formal, serta melibatkan para pemimpin lintas agama untuk memberi ajaran dan ujaran yang tidak mendiskriminasikan pada perempuan dan kelompok rentan diskriminasi”.

Pada butir kedua, rekomentasi memuat resolusi, “Mendorong harmonisasi kebijakan dan lahirnya kebijakan yang bermuara pada perlindungan perempuan dan kelompok rentan diskriminasi. Di antaranya adalah kebijakan tentang penghapusa kekerasan seksual, perlindungan pekerja rumahtangga, keadilan dan kesetaraan gender, perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan butir ketiga, Wa Ode mengatakan, “Mendorong aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan perundangan sebagaimana substansi hukum dan bersikap empati pada korban.”

Butir keempat yang dibaca Wa Ode Hamsinah menyatakan, “Mendorong Pemerintah di segala tingkatan untuk memastikan terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan, anggaran yang responsif gender, dan pelibatan perempuan dan rentan diskriminasi dalam proses perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan.

Setelah pembacaan rekomendasi, Konas III KPP RI yang berlangsung 16-17 November itu, kemudian ditutup oleh Ketua Presidium, GKR Hemas.

Dalam pernyataannya, GKR Hemas mengamanatkan agar para peserta pulang dengan selamat dan menjalankan agenda yang telah disepakati. “Peningkatan jumlah perempuan di parlemen kita harapkan memberi kebaikan bagi bangsa dan negara,” katanya yang disambut tepuk tangan riuh peserta.

Tercatat, 1.200 perempuan politik tingkat nasional dan daerah mengikuti acara ini. Sebagian besar datang dari berbagai daerah tingkat I maupun II. Seorang peserta secara terbuka menyatakan, Konas III KPP RI telah memberi bekal berharga untuk lebih banyak perempuan menang dalam Pemilu 2019.

Share This: