Respon DPD RI, Kemenpan-RB Terbitkan Permen Penerimaan PNS 2018

Pertemuan Komite I DPD RI dengan Menpan RB, Selasa (13/11/2018). Foto: Humas DPD
_

 

Menyusul kunjungan perwakilan anggota Komite 1 DPD RI ke Kemenpan-RB baru-baru ini, Kementrian Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyikapi dengan menerbitkan Peraturan Menpan RB Nomor 61 tahun 2018.

Peraturan baru itu sekaligus untuk memperlonggar Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

“Peraturan yang baru dikeluarkan Kemenpan-RB ini membuktikan saran Komite 1 DPR RI cepat di respon”, kata Nofi Candra dalam siaran pers Komite 1 DPD RI yang diterima balaikita.com, Kamis (22/11).

Peraturan baru itu sekaligus untuk memperlonggar Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. “Peraturan yang baru dikeluarkan Kemenpan-RB ini membuktikan saran Komite 1 DPR RI cepat di respon”, kata Nofi Candra dalam relis komite 1 DPD RI yang diterima Singgalang, Kamis (22/11).

Sebelumnya, pada Selasa 13 November 2018 Novi Chandra, Senator RI asal pemilihan Sumatera Barat yang ikut serta saat Komite I menemui Menpan RB Syarifuddin mengusulkan,  agar Kemenpan-RB mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi kebutuhan daerah terkait PNS yang akan melayani kepentingan publik, dan tidak mengeliminasi harapan Kemenpan-RB terhadap PNS yang berkualitas.

Aspirasi direspon oleh Menpan-RB, Syafruddin, dengan mengeluarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam seleksi calon pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Klausul dalam peraturan Kemenpan-RB yang baru dirilis menawarkan solusi untuk peserta yang tidak lulus PNS 2018.

Selain itu klausul juga menurunkan passing grade untuk peserta dengan kuota tiga kali formasi yang disediakan (masing-masing bidang) yang tidak lolos dengan standar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Dalam menentukan peserta yang lulus untuk ujian bidang tidak terpenuhi dengan pola passing grade yang ditetapkan peraturan Nomor 37 Tahun 2018, maka hal tersebut dijawab oleh peraturan Nomor 61 tahun 2018.

Nofi Candra bersama anggota komite 1 lainnya mengaku bersyukur karena pemerintah cepat mengeluarkan peraturan starategis yang mengakomodasi kebutuhan terhadap PNS yang berkualitas dan desakan kekosongan tenaga pelayanan publik di instansi daerah.

Dengan keluarnya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018 ini, pihaknya merasa bahagia.

“Pemerintah telah mencari jalan tengah dalam polemik harapan pada kualitas PNS dan kebutuhan daerah terhadap tenaga pelayanan publik, ” Ucap NC, nama panggilan populer Nofi Candra. (216)

 

 

Share This: