RUU Terorisme Mangkrak, Seniman pun Marah Kepada DPR!

Forum Seniman Jakarta, ketika menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR / MPR, Rabu (16/5/2018) - Foto: ist
_

Republik Indonesia sedang menangis, tapi tidak lumpuh! Republik Indonesia sedang menggalang kekuatan, melawan RUU Antiteorisme yang tidak pernah selesai!

Gaji anggota DPR Ratusan juta, kini mereka minta kenaikan dua trilyun lebih! Mereka adalah bangsat! Bajingan!

Itulah penggalan orasi pelukis Hardi ketika memimpin aksi unjuk rasaForum Seniman Jakarta (Formanja) di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (16/5/2018. Kali ini Formanja mengecam mangkraknya RUU Anti- Terorisme yang tak kunjung selesai.

Dipimpin oleh Hardi Danuwijowo, maestro lukis, Formanja mengecam DPR yang mengulur-ulur penyelesaian RUU Anti-Terorisme. “Saat mereka merumuskan diri mereka wakil rakyat atau mewakili golongan saja” katanya.

“Kita tidak bisa mendiamkan ini. Kita semua bisa membaca di koran dan online siapa sesungguhnya siapa yang pro republik dan antirepublik. Untuk itu, kita harus mengkritisi terus, “ jelasnya.

“RUU sudah dua tahun mangkrak, tapi duitnya diterima terus. Itu namanya pengkhianatan terhadap republik! “ teriaknya. Padahal, “gaji DPR ratusan juta. Malah mereka minta kenaikan Rp 2 triliun lebih…” teriaknya lagi, disambut teriakan “huuu”

Para seniman melakukan aksi dengan menggantungkan lukisan karya mereka di leher mereka sambil berjalan dan berorasi. Aksi para seniman ini mendapat perhatian masyarakat karena ingin melihat lukisan-lukisan karya Hardi Danuwijoyo yang bertema antiteroris.

Menurut Hardi, saat republik ini menghimpun kekuatan “untuk melawan rencana UU yang tak pernah selesai, “ katanya. “Jangan biarkan TNI tertindas, polisi tertindas saat melawan teroris. “

Forum Seniman mengharapkan dengan undang undang yang disahkan, Indonesia segera panen raya . “Kita akan panen raya teroris, “ katanya. Tapi “hal itu “bisa dilakukan oleh UU yang membelakangi itu” katanya.

Forum Seniman Jakarta menyatakan, sangat berduka atas meninggalnya para pejuang Brimob di Kelapa Dua Depok dan pejuang Polisi yang dibunuh oleh kaum teroris di Surabaya dan Riau. “Tapi kita jangan terus tinggal dalam keduakaan. Harus melawan” katanya.

UU Antiterorisme

Geliat terorisme yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini membuat masyarakat terhentak, cemas sekaligus geram. Betapa tidak, dalam waktu yang relatif singkat, puluhan korban berjatuhan, baik dari kalangan sipil, aparat keamanan maupun teroris itu sendiri.

Yang paling mengagetkan, sasaran teroris kali ini bukan lagi pusat-pusat keramaian, melainkan kantor dan markas polisi, selain tempat ibadah umat kristiani yang telah lama menjadi sasaran empuk.

Penyerangan teroris ke jantung kepolisian menunjukkan bukti bahwa teroris semakin berani, dan mereka nampaknya tahu aparat kepolisian sedang lengah, atau tidak bisa bertindak offensif, karena terhalang dengan payung hukum yang bisa membuat pihak kepolisiang lebih antisipatif. Dengan UU Terorisme, pihak kepolosian dan aparat keamanan lain dapat melakukan langkan preventif.

Kapolri Tito Karnavian menjelaskan, UU Terorisme penting sebagai dasar kepolisian melakukan penindakan terhadap teroris. “Karena kami tahu sel-sel mereka, tapi kami tidak bisa menindak kalau mereka tidak melakukan aksi,” kata Tito saat jumpa pers bom Surabaya di RS Bhayangkara Polda Jawa Timur, 13 Mei 2018 lalu.

Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Komunikasi Da’i Muda Indonesia Muhammad Noor Huda mendorong revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera disahkan oleh DPR.

Muhammad mengatakan, UU Antiterorisme bisa menjadi acuan dan semangat bagi penegak hukum dalam menangani terorisme. Forum Komunikasi Da’i Muda Indonesia, kata Muhammad, mendukung pemerintah dalam upaya memberantas terorisme.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR dan kementerian terkait untuk mempercepat revisi Undang-Undang Antiterorisme.

Jika RUU Antiterorisme itu tidak rampung dalam Juni mendatang, Presiden Jokowi akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Presiden Jokowi mengatakan, revisi UU ini sudah diajukan pemerintah kepada DPR pada Februari 2016 yang lalu.

 

Share This: