Sejumlah Senator Serahkan Hasil Reses Kepada Pimpinan DPD

PImpinan DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas menerima laporan hasil reses dari anggota DPD, Selasa (11/4/2017) siang. (Foto: HW)
_

Sejumlah anggota DPD RI Selasa (11/4) sore menyerahkan laporan hasil reses kepada Pimpinan DPD RI GKR Hemas dan Mohammad Farouk. Di antara anggota DPD yang menyerahan hasil reses adalah AM Iqbal Parewangi senator asal Susel. Penyerahan berlangsung di ruang tunggu sidang, setelah Sidang DPD yang berlangsung di Nusantara V ricuh.

Senator asal Sulsel AM Iqbal Parewangi mengatakan, menyerahkan hasil reses kepada GKR Hemas dan Farouk Muhammad yang masih dianggap sebagai Pimpinan DPD yang sah.

“Hasil reses kan harus diserahkan dalam bentuk mekanisme pada pimpinan yang sah, yang legal. Kalau tidak diserahkan kami melanggar amanah rakyat.  Secara hukum yang sah sebagai pimpinan adalah Ibu Hemas dan Pak Farouk,” kata Iqbal.

Baik GKR Hemas maupun Farouk Muhammad menegaskan masih menjadi Pimpinan DPD yang sah, karena tidak pernah mengundurkan diri dan menganggap pemilihan OSO sebagai Ketua DPD dan kedua wakilnya, Nono Sampurno dan Damayanti Lubis tidak sah.
Sidang paripurna tanggal 3 April, sudah saya tutup pukul 00.15. Jadi kalau ada sidang lagi dan ada pemilihan Pimpinan DPD itu tidak sah. Kalau ada berita yang mengatakan saya mengundurkan diri, itu bohon,” kata Farouk Muhammad.

Farouk bersama pimpinan dan anggota DPD lainnya berencana akan meminta penjelasan Mahkamah Agung (MA) terkait kedatangan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suwardi, yang datang untuk melakukan pengambian sumpah Oesman Sapta Odang bersama Nono Sampurno dan Damayanti Lubis, tanggal 3 April 2017 lalu.

Menanggapi surat Sekjen DPD yang telah mengirim surat penarikan fasilitas Pimpinan DPD kepadanya maupun GKR Hemas, Farouk mengatakan masih menunggu Sekjen menunjukan surat pemberhentiannya sebagai Pimpinan DPD.

“Saya sudah membalas surat Sekjen, saya minta agar diberikan secarik kertas yang membatalkan kepemimpinan saya,” katanya.

Sementara GKR Hemas dan Farouk Muhammad menerima laporan hasil reses dari sejumlah anggota DPD, pada saat yang sama Oesman Sapta Odang (OSO) memimpin sidang  di Ruang Sidang Nusantara V. Sebelum sidang, kubu OSO menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK Haris Azhar.

Ketika ditanya tentang penyerahan laporannya kepada OSO sementara DPD dalam kedadaan terpecah, Haris Ahzar mengatakan BPK tidak mecampuri urusan internal di DPD.

“Kewajiban untuk menyerahkan laporan. Kami tidak melihat kubu-kubuan di DPD. Itu urusan internal DPD sendiri. Kami tidak mencampuri,” kata Haris Azhar sambil berjalan menuju mobilnya.

Beberapa jam sebelumnya Sidang aripurna  DPD mengadakan di Nusantara V berlangsung ricuh, sama dengan keadaan Rapat Paripurna tanggal 3 April 2017 lalu.

Hujan interupsi terjadi hingga sidang harus diskors. Skorsin pertama berlangsung selama 15 menit. Tetapi begitu sidang dibuka lagi, hujan interupsi kembali membanjiri ruang sidang. Senator asal Bengkulu Eni Khairani kemudian berbicara.

“Memang secara yuridis ada dualisme. Persoalan ini harus kita selesaikan lebih dahulu. Kita selesaikan untuk mencari jalan keluar sesuai konstitusi kita,” kata Eni.

Ruang sidang kembali bergemuruh. “Interupsi pimpinan, interupsi!” teriak para anggota bersahut-sahutan.

Meski tak diwarnai kericuhan, sidang hari ini tak jauh berbeda dengan paripurna sebelumnya. Adu argumen antar-anggota pun tak terelakkan.

Oesman Sapta kemudian mengambil keputusan langsung dengan membuka sidang dan menyanyikan lagu Indonesia raya. Sebelum lagu dinyanyikan, anggota pun masih tampak melakukan protes. Namun seiring lagu berjalan, semua anggota diam.

Share This: