Sejumlah Tokoh, Pakar dan Organisai Masyarakat Sipil Tolak Pemilihan Pimpinan DPD

Perwakilah Organisasi Masyarakat Sipil menyerahkan map berisi Aspirasi Masyarakat kepada Anggota DPD di Press Room DPD, Jakarta, Senin (3/4). - Foto: HW
_

Pergantian Pimpinan DPD setelah ada putusan Mahkamah Agung (MA) merupakan pelanggaran hukum. DPD sebagai perwakilan daerah seharusnya taat dengan hukum, sehingga upaya untuk mengadakan pemilihan pimpinan DPD tidak dilakukan.

Hal itu disampaikah oleh sejumlah tokoh dan pakar dan serta beberapa organisasi masyarakat sipil kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (4/4) pagi.

Sejumlah anggota DPD yang dipimpin oleh Senator dari Riau, Djasarmen Purba, menerima aspirasi mereka.
Para tokoh dan pakar yang menyampaikan aspirasi mereka adalah Prof. Dr. Saparinah Sadeli, Prof. Syamsuddin Haris, M.Si, Bivitri Susanti, SH, LLM, Prof. Denny Indrayana, SH, LLM, Ph.D, Dr. Refli Harun, SH, MH, LLM, Dr. Zainal Arifin Muchtar, SH, LLM, Feri Amsari, SH, SH, LLM, Hendari, SH dan Usman Hamid, SH.
Pakar dan tokoh lain yang turut menyampaikan aspirasi adalah Hj. Nursyahbani Katjasungkana, SH, Romo Benny Susetyo, Yuda Irlang, Sebastian Salang, Ray Rangkuti, Jeiry Sumampow dan Titi Anggraini.

Sedangkan dari Organisasi Masyarakat Sipil terdiri dari Indonesia Parliamentary Center, FORMAPPI, Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Indonesia Budget Center (IBC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiastif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA).

Menurut perwakilan tokoh dan organisasi masyarakat sipil, pesatnya jumlah anggota DPD yang menjadi anggota partai politik tertentu sangat mengkhawatirkan, dan berpotensi merusak bangunan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yang dirancang untuk menyeimbangkan kerja kerja Dewan Perwakilan Rakyat, DPD tidak dirancang untuk diisi perwakilan partai politik.

Mayoritas unsur partai di tubuh DPD, menurut perwakilan tokoh dan organisasi masyaraat sipil, telah merusak bangunan sistem ketatanegaraan yang dirancang dalam UUD 1945.

“Tidak hanya menyebabkan mandeknya aspirsi daerah karena DPD telah telah berganti sebagai perwakilan ideologi partai, tetapi juga menciptakan potensi DPD akan bertindak seperti DPR. Bukan tidak mungkin penyimpangan dan korupsi yang terjadi di DPD, yang dilakukan individual anggota, akan menjadi penyimpangan dan korupsi berjamaah ala korupsi KTP E di DPR,” papar Veri Junaidi dari Kode Inisiatif.

Aspirasi lain yang disampaikan selanjutnya adalah, agar DPD dan DPR tidak saling mengkooptasi karena DPD dibentuk sebagai penyeimbang saluran aspirasi di daerah yang tidak mampu diserap oleh DPR.
DPD, menurut aspirasi yang disampaikan, adalah transformasi dari utusan daerah dan utusan golongan. DPD direpresentasikan oleh tokoh-tokoh daerah, masyarakat adat dan minoritas dari satu provinsi. Karenanya DP harus independen dan tidak dari unsur parpol.

Perwakilan tokoh dan ormas sipil menegaskan, DPR dan DPD merupakan pengejawantahan rakyat. DPR mewakili aspirasi rakyat, sementara DPD mewakili aspirasi daerah. Jika DPD diambil oleh partai politik, tidak ada lagi yang mewakili daerah.

“Anggota partai yang telah jadi kader dan pengurus partai terikat kebijakan partai. Ia tidak menyuarakan aspirasi daerah yang independen,” kata Lucius Karus dari FORMAPPI.

Anggota DPD, tambah koalisi, ketika mencalonkan diri pada tahun 2014 tentu sadar, bahwa lembaga yang ditempati adalah lembaga independen dan mewakili daerah. Jika yang bersangkutan setelah menjadi anggota DPD pindah ke partai politik, itu merupakan bentuk pengkhianatan amanat rakyat yang dititipkan saat pemilu.

Menanggapi pelaksanan Rapat Paripurana DPD yang berlangsung pada Sabtu (3/4), ketika berlangsung reses, telah mengganggu agenda rakyat daerah yang seharusnya bisa menyampaikan aspirasi kepada wakil daerah mereka.

Seperti diketahui rencananya Senin (3/4) siang ini akan menggelar Rapat Paripurna. Sebelumnya pada Minggu (2/4) berlangsung Rapat Panitia Musyawarah yang berlangsung alot, karena ada anggota yang ingin agar dilakukan pemilihan Ketua DPD, sebagian lainnya mengatakan tidak perlu karena adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/Hum/2016 dan Nomor 20P/Hum/2017 yang keduanya membatalkan Revisi Tata Tertib DPD No.1/2016 dan Revisi Tata Tertib DPD No.1/2017 mengenai masa jabatan dan pergantian pimpinan DPD.

Sebagian anggota DPD berpendapat putusan MA tidak perlu dipatuhi karena ada kesalahan ketik, yang menyebut DPD menjadi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Terakhir diperoleh kabar, MA sudah memperbaiki surat putusannya (renvoi).

Share This: