Seleksi Anggota LSF Tidak Transparan, Calon Gugur Ancam ke PTUN

_

Sejumlah calon anggota Lembaga Sensor Film (LSF)

yang tidak lolos seleksi menyatakan kekecewaannya karena proses penyeleksian tidak transparan. Sekitar 10 nama yang tidak lolos seleksi tetap dikirimkan namanya ke DPR.

Kekecewaan itu disampaikan oleh beberapa calon anggota LSF yang tidak lolos seleksi, antara lain Sutradara, produser dan mantan Ketua Sinematek Indonesia (SI) Adisurya Abdy dan Wakil Ketua Asosiasi Industri Rekaman Videl Indonesia (ASIREVI) Ruly Sofyan.

Menurut keduanya, indikasi tidak transparan sangat kental dalam penentuan nama-nama calon anggota LSF yang dikirim ke Komisi I DPR, untuk dilakukan fit and proper test.

Beberapa dari 34 nama yang dikirimkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke Komisi DPR, adalah calon-calon yang tidak mengikuti semua proses seleksi yang dibuat oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Selain itu dalam pembentukan Pansel, ada aturan yang dilanggar, yakni tidak adanya unsur pemerintah daerah dalam Pansel.

“Pansel (Panitia Seleksi) sih bekerja cukup baik, tapi unsur-unsurnya tidak dipenuhi, dan ada nuansa kolusi dan nepotismennya. Bukan korupsi ya! Saya mendapat informasi dari orang yang bisa dipercaya, menyampaikan kepada saya, bahwa beberapa nama yang dikirim ke DPR merupakan orang-orang titipan dari lembaga-lembaga tertentu, dan beberapa di antaranya tidak mengikuti proses penyeleksian,” kata Ruly Sofyan di Plaza Fstival, Kuningan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Menurut Ruly, ada beberapa nama yang tidak mengikuti seluruh proses seleksi seperti mengirim persyaratan adminsitrasi, wawancara, dan psikotes, tetapi namanya masuk dalam daftar nama Calon Anggota DPR yang dikirim ke Komisi I DPR RI. Ruly mengaku mendapatkan informasi dari orang sangat bisa dipercaya.

Dalam pembentukan Panitia Seleksi, pemerintah tidak mengindahkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2014 tentang LSF pada pasal 14 ayat 2 huruf (a). Pasal itu menyebutkan, Pansel terdiri dari pemerintah dan pemerintah daerah, pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman masyarakat.

Sementara unsur Pemerintah Daerah tidak ada. Komposisi anggota Pansel berasal dari Kemendikbud Pusat, pengusaha dan artis film seperti Niniek L Karim dan Christine Hakim.

Atas kejanggalan proses itu Ruly bersama rekan-rekannya sudah menyampaikannya ke Sekjen, Dirjen dan ke Menteri, tetapi belum ada tanggapan. Jika nama-nama yang menurutnya lolos karena dikatrol, ia mengancam akan menggugat ke PTUN.

“Saya lihat teman-teman di Kemendikbud tidak serius bekerja. Kita sudah tahulah! Ada UU Perfilman sampai sekarang satu Peraturan Pemerintah atau 4 Kepmennya tidak turun dari tahun 2009 sampai sekarang. Jadi mereka memang sudah bisa mempermainkan Undang-undang. Aturan tentang pembatasan impor, tata edar, laporan penonton film secara berkala dan RIPN, masalah sanksi, tidak pernah diperhatikan!” tandas Ruly.

Mantan Ketua Sinematek Indonesia Adisurya Abdy mempertanyakan ada produser aktif menjadi anggota Pansel. Keberadaan itu menurutnya bisa menyulitkan anggota tersebut bila terpilih.

“Nanti dia kan bisa ewuh pakewuh, karena dimasukin oleh produser yang menjadi anggota Pansel,” kata Adi.

Adi juga menyesalkan ketiadaan informasi dalam penetapan anggota sensor. Sebagai calon yang mendaftar, dia tidak pernah mendapat pemberitahuan apakah dirinya gagal atau terpilih. Tetapi dia hanya mendapat daftar nama yang dikirim Kemendikbud ke Komisi I DPR, di mana namanya tidak ada di situ.

“Perlu ada keterbukaan dari pemerintah. Saya berharap Mendikbud yang baru Pak Nadiem Makarim dan Pak Hilmar Farid sebagai Dirjen Kebudayaan, agar ini perlu dikaji ulang,” tegas Adi.

Menurut Adi, bagi dirinya yang sudah 40 tahun berkecimpung di perfilman, masuk atau tidak masuk menjadi anggota LSF, bukan persoalan.

“Tetapi saya menggunakan hak demokrasi saya sebagai warganegara Indonesia yang menggeluti film 40 tahun. Saya kepingin proses ini berjalan dengan benar. Kita mau semua mekanisme berjalan dengan benar dan terbuka, tidak ada titipan-titipan. Tapi saya dengar dari yang 17 itu lima adalah titipan pemerintah,” kata Adi.

Adisurya juga merasa heran ada seorang anggota LSF incumbent yang tidak lolos, padahal jabatannya adalah Wakil Kepala LSF.

“Bagaimana mungkin seorang Wakil Ketua LSF bisa tidak lolos seleksi. Apa kurangnya? Ini kan  tidak transparan,” kata Adi.

Informasi yang diperoleh balaikita.com, sebanyak 1.600 peserta mengikuti seleksi calon anggota LSF dari Jakarta dan daerah. 300 orang di antaranya lolos seleksi awal, dan terakhir terpilih 34 nama yang akan dipilih separuhnya oleh DPR, menjadi anggota LSF periode 2019 – 2023.

 

 

Share This: