Sensor Mandiri Penting Bagi Masyarakat Aceh

Ketua LSF DR. Ahmad Yani Basuki, M.Si ketika memberi sambutan dalam acara Sosialisasi Sensor Mandiri LSF di Hotel Hermes Banda Aceh, Selasa (21/2) - Foto:HW
_

Tantangan masyarakat dan batasan masyarakat Aceh tidak sama dengan batasan moral masyarakat di luar Aceh. Karena itu  sistem sensor di Aceh harus berlaku secara khas dan khusus.

Namun masyarakat Aceh tidak bisa meminta agar LSF bekerja untuk kepentingan masyarakat Aceh semata, karena bekerja secara nasional.  Oleh karena itu masyarakat Aceh harus mengambil tanggungjawab untuk menjaga moral dan budaya masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Staf ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Drs. Hasanuddin Dario, MM yang mewakili Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ketika membuka kegiatan Sosialisasi Sensor Mandiri oleh Lembaga Sensor Film (LSF) di Hotel Hermes Banda Aceh, Selasa (21/2).

Sosialiasi Sensor Mandiri yang mengambil tema “Sosialisasi Penyerapan Budaya Lokal di Provinsi Aceh” dihadiri oleh Ketua LSF DR. Ahmad Yani Basuki, M.S.i dan dua anggota LSF, yakni Arturo GP dan C Musiana Yudhawasti, juga kalangan seniman, karyawan, mahasiswa, komunitas film dan tokoh adat di Aceh.

“Masyarakat Aceh memiliki kepekaan yang tinggi terhadap film yang beredar, sehingga dapat menyensor secara mandiri film-film tersebut.  Mudah-mudahan melalui sensor mandiri dapat lebih memahami tentang makna film yang bermutu dan bermartabat bagi masyarakat kita,” kata Dario.

Dario menegaskan, selama ini tugas yang dilakasanakan oleh LSF terkesan tidak transparan, karena  film yang sudah disensor masih mengundang perdebatan di masyarakat.

Namun anggapan seperti itu menurutnya tidak benar, karena LSF selalu memberi ruang kepada masyarakat untuk memberi masukan terhadap kinerjanya.

“Salah satunya hari ini, LSF datang ke Aceh ntuk mensosialisasikan sensor mandiri untuk dikembangkan oleh masyarakat,” tambah Dario.

Ketua LSF DR.  Ahmad Yani Basuki dalam sambutannya mengatakan,  dari segi kebebasasan LSF tidak boleh mencapuri kreativitas. Tetapi kalau menyangkut agama, moral, adab masyarakat, LSF  tidak boleh diam saja.

“Film akan membawa pengaruh kepada masyarakat kalau LSF menyensornya tidak tepat. Oleh karena itu sering terjadi kegaduhan dalam masyarakat.
Di satu sisi dikatakan pengendalian penting, tetapi kontrol masayarakat terhadap film juga kurang,” kata Ahmad Yani Basuki.

Ahmad Yani menuturkan,  di Jakarta sering terjadi film untuk 17 tahun ditonton oleh anak berusia 13 tahun. Sementara  pemilik bioskop mengaku tidak bisa  melarang, karena orangtuanya sang anak mengijinkan, dengan alasan itu  hak orangtuanya, karena telah membayar.

“Tapi setelah menontonLSF  yang disalahin. Kok film itu diloloskan. Padahal orangtuanya sendiri yang mengijinkan. Oleh karena itu  kami keliling daerah untuk mensosialisasikan sensor mandiri. Masyarakat harus punya sensor mandiri. Sebelum nonton dilihat dulu untuk umur berapa film tersebut,  jangan dari mal langsung masuk ke bioskop anak-anaknya diajak tanpa melihat kriteria penyensoran,” tambah Yani.

Yani mengingatkan, perkembangan teknologi yang demikian cepat makin memudahkan orang membuat film. Tetapi di sisi lain, film-film itu juga dengan mudah ditayangkan di media sosial tanpa disensor. Hal itu tentunya sangat membahayakan perkembangan psikologis anak-anak yang menontonnya.

“Yang perlu dipertanyakan adalah, apakah orangtua ketika pergi ke kantor pernah berpesan kepada anaknya jenis tontonan apa yang boleh dan tidak?
Tugas LSF adalah mengingatkan betapa pentingnya menjaga budaya kita.  Ada yang mengatakan kalau budaya suatu negeri sudah tidak ada, itulah suatu kehancuran,” tandas Yani.

Share This: