Sesudah Hari Pers Nasional, Lalu Apa?

_

Hari ini tepat sebulan sudah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) yang berlangsung di Padang. Hilang sudah gegap gempira, eforia dan mungkin juga rasa bangga insan pers, karena waktu memaksa kita harus berhadap-hadapan dengan persoalan baru, rencana baru, dan nasib yang baru pula.

Nasib baru misalnya dialami oleh para wartawan Berita Nasional (Bernas). Bagaimana tidak, jika selama ini hanya perasaan was-was yang menggayut, lalu datanglah kenyataan pahit, media tempat mereka mencari nafkah, tiba-tiba harus menghadap “malaikat maut” karena alat pacu jantungnya yang dipasang sekian lama, agar media itu tetap hidup, dicabut. Maka bertemulah mereka dengan nasib yang baru — entah lebih baik atau lebih buruk.

Tidak ada ucapan duka cita atau sekedar empati dari kalangan tokoh-tokoh pers yang baru saja merasakan eforia pada HPN di Padang. Kematian Bernas memang bukan untuk ditangisi, karena itu sudah dan bisa terjadi pada media massa cetak lainnya. Jangan-jangan para tokoh pers yang baru saja ketawa-ketiwi di Padang juga tengah merasakan was-menunggu jadwal kematian media cetak yang dimiliki, atau tempatnya mengabdi.

Bagi sang pemilik kekhawatiran yang dirasa adalah bagaimana harus menghadapi karyawan dan wartawan yang meminta pesangon, dengan tatapan penuh harap seolah mewakili tatapan anak-anak mereka yang lugu, atau isteri yang tiba-tiba kehilangan kemesraan. Juga tak terbayangkan bagaimana media yang sekian lama membuat bangga, bisa bertemu dengan tokoh-tokoh nasional maupun internasional, sekaligus menggemukan rekening mereka, tiba-tiba mati. Hilang semua kebanggaan yang sekian lama bersemayam di dada.

Bagi para petinggi di jajaran redaksi, matinya media tempat mengabdi seolah meruntuhkan pula gambaran mada depan yang sudah tersusun indah. Syukur kalau anak-anak sudah mentas dan tidak menjadi beban lagi. Bagaimana dengan si kecil — dari isteri muda — yang masih panjang perjalanannya dan butuh biaya. Kebanggaan sebagai tokoh pers juga langsung sirna.

HPN yang baru dirayakan dengan megah — dihadiri oleh Kepala Negara beserta jajaran menterinya serta tokoh-tokoh penting lain — ternyata tak bermakna apa-apa. HPN hanya menjadi ritual tahunan yang tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada karya monumental yang dihasilkan untuk menolong masa depan insan pers. Perayaan itu seolah hanya sekedar jadi ajang silaturahmi, membina relasi baru bagi yang taktis, dan ajang temu kangen bagi para sepuh.

Bagi ribuan wartawan lain yang tidak pernah merasakan hebohnya HPN, perayaan itu hanya menjadi sebuah tontonan yang multitafsir. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh para peserta HPN? Tapi selama ini kita tidak berani bertanya sampai tiba pada HPN berikutnya di tempat yang berbeda. Dan akan terulang terus seperti itu.

Entah apa motifnya, negara merasa perlu mendukung HPN. Dibuatkan Keppres, digelontorkan biaya supaya HPN sukses, lalu pada acara puncak Presiden hadir. Seperti biasa presiden pun perlu menyampaikan pesan normatif yang membesarkan hati insan pers / peserta HPN.

Presiden Jokowi dalam HPN di Padang mengatakan media arus utama tidak akan mati walau digempur media sosial; pers justru akan menjadi pilar dibutuhkan untuk menjadi pilar penyampaian kebenaran, sebagai pilar penegak fakta-fakta dan sebagai pilar penegak aspirasi masyarakat.

Pertanyaannya siapa yang akan menjadi pahlawan untuk menjaga agar pilar itu tidak runtuh, di tengah mahalnya biaya cetak, menurunnya minat baca masyarakat terhadap barang cetakan dan pemasang iklan yang lari menjauh. Pemodal yang rasional buru-buru menutup medianya; hanya yang mempertahankan gengsi atau yang ingin punya status saja yang bertahan, walau setiap hari uring-uringan.

Profesi wartawan juga makin tidak menjanjikan. Integritas wartawan sering dipertaruhkan antara profeisonalisme dan tuntutan hidup. Di lapangan keadaannya makin mengerikan. Di bidang hiburan saja kini muncul ratusan wajah baru yang sangat asing, dengan sikap yang lebih agresif dan berani merangsek. Pastinya mereka bukan wartawan baru, karena dari bentuk fisik dan raut wajah mereka erlihat lebih alot dari wartawan yang sudah lebih duapuluhtahunan meliput dunia hiburan / film.

Uji kompetensi yang digadang-gadang dapat menjadi barometer kompetensi wartawan, tidak berlaku lagi. Terlebih, konon, uji kompetensi yang diadakan oleh lembaga pers resmi juga tidak jelas ukurannya.

Untuk menjadi lembaga penguji kompetensi harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ada prosedur dan persyaratan yang harus dimiliki, tidak semua organisasi profesi bisa menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi dengan membuat dan menentukan standar sendiri. Nah celakanya itulah yang dilakukan oleh organisasi wartawan.

“Meskipun ada semacam materi ujian bagi wartawan yang ingin mengikuti uji kompetensi, prakteknya tidak sesulit yang diduga. Saya cuma diminta menelepon langsung 3 orang tokoh penting dalam bidang yang sesuai liputan saya. Kalau telepon kita diterima, berarti kita punya kompetensi. Bisa lulus,” kata seorang wartawan yang pernah mengikuti Uji Kompetensi.

Di luar negeri, Uji Kompetensi ada kaitannya dengan jabatan dan penghasilan. Tetapi di Indonesia Uji Kompetensi tidak berpengaruh pada itu semua. Beda wartawan yang telah menjalani Uji Kompetensi dan yang belum adalah pada kemampuan membayar biaya uji kompetensi itu sendiri.

Kembali ke soal HPN, sejauh ini tidak ada dampak yang dirasakan bagi pers nasional secara umum. Pers saat ini tidak lagi bisa bergantung dengan organisasi pers yang ada. Harga kertas mengikuti harga pasar; tidak ada lagi breidel; pemanggilan oleh pembina seperti di masa Orba tidak ada lagi; dalam kasus sengketa antara masyarakat dengan pers yang terkait pemberitaan bisa diselesaikan Dewan Pers, tapi untuk perselisihan pers dengan aparat biasanya diselesaikan dengan musyawarah; masyarakat juga ada yang mempidanakan pers tanpa memperhatikan UU Pokok Pers.

Intinya lembaga pers sekarang harus menghadapi apapun dengan kekuatan sendiri. Mau hidup atau mati — baik karena sakit atau karena tindakan pihak lain — lembaga pers itu sendirilah yang menghadapi.

Lalu apa gunanya HPN? Apa yang dibicarakan dalam HPN? Outputnya apa? Mungkin ada. Karena acara pembacaan puisi saja oleh wartawan ada, masa yang terkait dengan nasib mereka tidak dibicarakan? Tapi di masa resume / kesimpulan hasil pembicaraan penting itu? Mengapa tidak pernah disosialosasikan? Atau jangan-jangan memang tidak ada.

Itulah mengapa kemudian ada pertanyaan, untuk apa diadakan HPN? Mengapa harus ada Keppres untuk pelaksanaan HPN? Yang butuh HPN itu pemerintah atau insan pers?

Keppres itu kan kaitannya dengan anggaran. Tapi masyarakat pers secara umum tidak pernah tahu berapa anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk HPN. Sebagai perbandingan, Pemprov Bengkulu pada HPN tahun 2014, sebagaimana dikuti di tabloidkabarfilm.com. sebesar Rp.23 milyar! Nah mungkin bisa dikira-kira berapa anggaran yang disediakan pemerintah pusat. Apalagi dalam HPN di Padang puluhan menteri Kabinet Kerja hadir.

Pers yang independen seharusnya tidak menggantungkan diri kepada siapapun. Boleh saja ada HPN, tapi jangan membebani pemerintah. Sebab kalau didanai pemerintah, nanti akan muncul pertunjukkan tidak lucu seperti mencium tangan presiden atau ajakan untuk mendukung presiden. Padahal belum tentu juga presiden suka dibegitukan.

HPN merupakan produk Orde Baru. Itulah cara Orde Baru untuk mendekati dan “menjinakkan” pers.

(Artikel ini merupakan rangkuman sebagian pemikiran beberapa wartawan di sebuah warung makan di Jl. Daksinapati Jakarta Timur, awal Maret 2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This: