Sidang Perdana Kasus Korupsi E-KTP Tidak boleh Disiarkan Langsung

Foto: KTP/ ISRA BERLIAN
_

Sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan terdakwa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto yang akan digelar pada Kamis esok di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pusat, tidak boleh disiarkan langsung.

Ketua PN Jakarta Pusat sudah mengeluarkan peraturan melarang siaran langsung di lingkungan peradilan Jakarta Pusat. Aturan tersebut dijelaskan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor w 10 U1/KP 01.1.17505 XI201601.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, KPK konsen pada pemberantasan korupsi itu harus melibatkan publik secara luas ini dikarena memang di UU 31 Tahun 1999 UU Tipikor dan juga UU KPK berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dari berbagai unsur.

“Dan itu hak masyarakat untuk tau. Namun terkait bagaiman teknis peliputan saat sidang tentu, tapi pihak Mahkamah Agung yang lebih punya otoritas,” ungkapnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Humas Pengadilan Negeri Tipikor, Jamaludin Samosir saat dikonfirmasi petang ini mengungkapkan bahwa memang benar kegiatan sidang perdana kasus korupsi E-KTP memang tidak bisa ditayangkan secara Live, ini dikarenakan penayangan Live persidangan tersebut kurang bagus di mata masyarakat.

“Iya sama seperti sidang Ahok lah kira-kira. Dan itu sudah dibuat penetapannya. Itu kan hal yang tidak bagus di mata masyarakat. Akhirnya kita ambil sidang ya jangan live lah kecuali majelis berpendapat lain,” bebernya.

Penggunaan peralaran seperti handphone dan alat perekam suara untuk wartawan dalam menjalankan tugasnya selama persidangan tersebut untuk melakukan peliputan pun dirinya mengutarakan tergantung besok.

“Ya kita liat nanti lah di persidangan. Tapi yang jelas kalau pelarangan itu yang live. Tapi kalau perekaman masih bisa kayanya. Terserah ketua majelisnya,” tukasnya.

Seperti diketahui kasus tersebut menjerat dua orang sebagai tersangka yakni bekas pejabat pembuat komitmen e-KTP Sugiharto dan bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Belakangan ini, terkait kasus ini pula banyak nama besar yang terseret di dalamnya.

Kabar tersebut datang dari Ketua KPK Agus Rahardjo setelah melakukan penyerahan berkas kasus tersebut. Pihaknya mengatakan, kalau akan ada nama-nama yang muncul dalam sidang dakwaan yang sudah direnacanakan akan dilakukan pada Kamis, 9 Maret 2017.

“Nanti Anda tunggu, kalau Anda mendengarkan dakwaan yang dibacakan, Anda akan sangat terkejut,” ungkap Agus usai rapat di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 3 Maret 2017.

Pada proyek senilai Rp 5,9 triliun ini, Irman diduga menerima duit Rp 3 miliar. Sedang Sugiharto mendapat sekira Rp 400 juta.

Korupsi itu diduga menjadi bancakan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, lembaga eksekutif, dan perusahaan swasta.

Setidaknya 40 orang disebut menerima guyuran duit suap proyek e-KTP ini. Nama mereka tercantum dalam surat dakwaan yang akan dibacakan pada Kamis depan. Sebanyak 14 orang di antaranya merupakan anggota dan mantan anggota DPR yang telah mengembalikan uang pemulusan pengadaan proyek e-KTP.

Total sekitar Rp 30 miliar nilai nominal uang yang dikembalikan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This: