Publikasi Data Penonton “Real Time”: APROFI Setuju, Hanung Bramantyo Menolak!

Fauan Zidni (kanan baju putih) dalam sebuah acara di Jakarta belum lama ini. (Foto: HW)
_
Hanung Bramantyo (Foto: HW)

Polemik penerapan Integrated Box Office System (IBOS) di Indonesia terus bergulir. Sutradara dan produser film Hanung Bramantyo yang Selasa (21/3) kemarin menyatakan setuju dengan penerapan IBOS, kini menolak. Hanung meralat pernyataannya kemarin, melalui telepon, Rabu (22/3) sore.

Hanung merasa perlu memberi klarifikasi setelah ia mengaku mendapat masukan dari Naveen, produser Falcon Film.

“Jadi perlu meralat pernyataan saya kemarin. Saya perlu menjelaskan bahwa jika IBOS seperti yang diterapkan di Korea, saya menolak, karena itu akan menimbulkan chaos,” kata Hanung melalui telepon.

Menurut sutradara kelahiran Yogyakarta itu, dirinya setuju data penonton biosop diumumkan, tetapi tidak real time (langsung) per jam atau perhari seperti yang diwacanakan jika IBOS diterapkan di Indonesia.
Hanung menambahkan, jika data penonton diumumkan real time, maka akan terjadi kekacauan (chaos), karena akan terjadi perebutan jam dan tempat penayangan film di bioskop.

“Misalnya begini, begitu di bioskop Cijantung ada film yang laku, maka para produser pasti akan minta filmnya main di situ juga saat itu. Ini kan akan terjadi kekacauan baru, peperangan baru. Bukan hanya perang minta jadwal lebaran, tetapi juga jam tayang dan bioskop,” paparnya.

Hanung memahami bahwa pihak Korea menginginkan IBOS diterapkan di Indonesia karena untuk kepentingan investasi. Tetapi jika pihak investor meminta data secara real time, itu sama juga membuka rahasia perusahaan, karena membuka data-data yang ada. “Kalau soal data itu kan urusan negara,” katanya.

Hanung setuju datang penonton bioskop dipublikasikan, tetapi tidak real time, melainkan per minggu, seperti di Hollywood. Namun Hanung menegaskan setuju data film asing dibuka.

“Kita juga kepingin tahu berapa sih penonton film Dangal atau film Hollywood lainnya, karena selama ini kan tidak ada datanya. Tapi kalau data film Indonesia dibuka tiap jam, real time, apa manfaatnya buat kita?” tegas Hanung.

Berbeda dengan Hanung, Ketua APROFI (Asosiasi Produser Film Indonesia) Fauzan Zidni menegaskan metode seperti IBOS, adalah mekanisme online dan real time yang menjamin keakuratan dan transparansi data pasar bagi semua pemangku kepentingan perfilman yang harus didukung.

“Bagi kami terserah mau menggunakan dana hibah atau didanai sendiri oleh APBN kalau memang dana asal Korea yang dipermasalahkan,” kata melalui Siaran Pers yang dikirimkan, Rabu (23/3) siang.

Menurut Fauzan IBOS bisa menjad instrumen penting bagi pemerintah dalam membangun transparansi industri film serta mengambil kebijakan berbasiskan data, mengenai evaluasi pembagian jam tayang untuk film lokal dan film asing seperti yang diatur oleh Pasal 32 UU Perfilman.

“Perlu diatur mana data yang bisa diakses publik, mana data yang khusus untuk produser yang filmnya sedang diputar, dan mana data yang cuma bisa diakses oleh pemerintah,” kata Fauzan

“Selama ini data yang diumumkan oleh bioskop hanya film nasional saja, yang pada tahun 2011 berjumlah 34,5 juta penonton. 70% data yang menonton film asing tidak pernah diumumkan. Padahal produser lokal juga butuh referensi data tren penonton film asing. Kala lihat situs box office mojo, data penjualan film asing di hampir semua negara ada di situ, Indonesia tidak ada,” kata Fauzan.

Menanggapi penolakan dari berbagai pihak mengenai penerapan IBOS, Fauzan meminta agar semua pihak sebaiknya menunggu rampungnya regulasi teknis tentang tata niaga perfilman yang saat ini masih dibahas oleh Kemendikbud.

“Kalau mengacu Pasal 33 U No 33 tentang Perfilman sudah diatur secara jelas, eksibitor (bioskop) wajib melaporkan kepada menteri yang mengurus kebudayaan setiap judul film yang dipertunjukan dan Menteri wajib mengumumkan kepada masyarakat secara berkala jumlah penonton setiap judul film yang dipertunjukan di bioskop. Jadi ini memang sudah menjadi amanat

Undang- Undang, mekanisme teknisnya memang belum diatur,” kata Ketua APROFI, asosiasi yang menaungi 40 produser film Indonesia itu.

Share This: