Soal Peraturan Perfilman, Ketua MPR akan desak Mendikbud

_

Ketua MPR Zulkifly Hassan menyatakan,
akan mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai menteri yang membawahi perfilman, agar segera menerbitkan peraturan-peraturan pemerintah terkait pelaksanaan
Undang-Undang No 33 tahun 2009 tentang Perfilman. 

“Sangat disayangkan, Undang-un-
dang Perfilman yang sudah dikeluarkan sembilan tahun lalu, hingga kini belum diberlakukan,” kata Zulkifly Hassan saat menerima Panitia Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman, Selasa (30/1), di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR sempat bercerita, anggota
keluarganya sendiri belum lama ini membuat film dengan modal sampai jual tanah segala, ternyata hanya mendapat sepuluh layar di bioskop saat pertunjukannya.

“Ini sungguh memprihatinkan,” kata Zulkifly Hassan. “Film Indonesia mestinya mendapatkan perlindungan
hukum untuk berkesempatan dipertunjukkan serta mendapatkan penonton yang memadai.”

Dalam kesempatan itu, Zulkifly Hassan
juga menyatakan kesediaannya untuk membuka kegiatan Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman yang akan berlangsung 2-3 April di
Surabaya.

“Makanya ada di antara masyarakat
perfilman ini yang bersedia menjadi anggota DPR. Biar bisa memperjuangkan hal-hal seperti ini,” kelakarnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Kongres
Sonny Pudjisasono menyampaikan, pihaknya saat ini terus menghimpun permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan perfilman nasional, untuk nanti dibahas di dalam kongres
serta diharapkan melahirkan rumusan-rumusan yang menjadi masukan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pemangku kekepentingan perfilman.

“Selain masalah UU Perfilman
yang tidak dilaksanakan setelah sembilan tahun diundangkan, melalui kegiatan sarasehan kami menginventarisasi berbagai masalah. Di
antaranya tentang Piala Citra yang semakin kehilangan marwahnya, tentang tata edar yang tidak adil, tentang masalah sensor, dan lain sebagainya,” kata Sonny Pudjisasono.

“Berbagai masalah itu kita telusuri data dan faktanya, kita kaji, dan kita susun untuk menjadi materi kongres. Kita menemukan banyak indikasi tidak
beres dalam perfilman nasional.”

Wina Armada Sukardi dari Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) yang juga menjadi Pengarah (Steering Committe) dalam Kongres, mengatakan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat perfilman dalam gerakan menuju kongres ini, adalah mendorong agar peraturan
perundang-undangan dihormati semua pihak.

“Janganlah peraturan dilanggar, denganmengakibatkan banyak pihak dirugikan, termauk merugikan Film Indonesia.” kata Wina Armada.

Menurut Wina, sekarang memang ada Film Indonesiam eraih penonton jutaan, karena mendapatkan banyak layar di hari-hari awal pertunjukannya.

“Film-film itu milik siapa? Bagaimana dengan pu luhan film lainnya yang hanya mendapat layar sangat sedikit, sehingga hanya bisa mendapat-
kan penonton yang tidak memadai?” kata Wina.

Menurut sutradara dan juga wartawan
Akhlis Suryapati, persoalan yang dibawa ke kongres nantinya bukan sekadar himpunan kasus dan silang-sengkarut penyelenggaraan perfilman.

“Kongres juga akan merekomen-
dasikan hasil-hasil kajian yang sifatnya untuk terciptanya iklim perfilman yang kondusif,” kata Akhlis.

“Setidaknya arah dan tujuan
penyelenggaraan perfilman diharapkan sesuai dengan cita-cita perjuangan para tokoh perfilman kita, serta sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dalam draft materi kongres  juga ada tentang konsep pengadaan bioskop di
daerah-daerah yang selama ini sudah sering diwacanakan,” tambahnya.

Share This: