Staf BPPT ini akui Pernah Terima Uang Proyek e-KTP

_

Staf Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tri Sampurno akui sempat menerima uang proyek e-KTP. Hal itu  terungkap ketika Jaksa KPK, Abdul Basir, menanyakan kepada saksi apakah dirinya pernah menerima uang dari Vidi Gunawan terkait program pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

“Anda pernah terima uang dari  Vidi Gunawan saat melakukan pertemuan di Ruko Fatmawati?,” tanya Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017).

“Selama di ruko Fatmawati gak pernah terima uang,” ungkap Tri.

Tri kemudian ia menceritakan,  dirinya mendapat info dari Husni Fahmi bahwa tim PNRI bermaksud ingin melakukan demo  sistem e-KTP dan meminta dirinya hadir.

“Setidaknya dua kali kami diberi tahu akan ada undangan demo. Pertama di ruko Fatmawati kedua di Kantor PNRI,” ungkapnya

Pada demo ke dua di Kantor PNRI, dirinya hadir bersama Husni Fahmi. Mereka berdua datang sore, dan waktu pelaksanaan demo yang dilakukan oleh PNRI  hingga malam.

Saat bubaran di lobby, Tri mengaku tak ingat persis,  ada yang mengucapkan “Tri mau pulang ke Bogor ikut aja sama mereka (Vidi Gunawan, Dedi Priyono dan 1 lagi yang baru diketahui Andi Agustinus alias Andi Narogong), mereka ke arah Cibubur”.

Karena mengenal mereka, Tri ikut numpang mobil tersebut, yang di dalamnya da seseorang  yang belum saya kenal.

Dalam perjalanan pulang pun tidak ada pembicaraan khusus terkait e-KTP. Mereka menawarkan untuk mengantar Tri  sampai ke Bogor,  tetapi  ditolak.

“Akhirnya saya turun di MC Donald di Cibubur. Saat turun saya dipaksa Vidi Gunawan (adik kandung Andi Narogong) untuk menerima uang yang dibilang untuk uang taksi, tapi saya gak mau, saya dipaksa akhirnya saya terima saya turun di MCD Cibubur, pas saya cek ternyata itu uang sebesar Rp2.000.000,” jelasnya.

Tak hanya di situ, Tri kembali menerima uang sebesar USD 20.000 yang diberikan oleh Johannes Marliem, Direktur PT Java Trade, perusahaan penyedia produk Automates Finger Print Identification System (AFIS) merek L-1.  Itu disebut sebagai uang saku untuk menghadiri undangan Biometrik Consorsium Conferencee di Florida Amerika.

“Iya pernah diberitahu oleh Pak Husni Fahmi ada undangan ke Florida untuk menghadiri undangan biometric conference,” ujar Tri.

Jaksa KPK, juga mempertanyakan akomodasi yang diperoleh, lantaran Tri mengatakan keberangkatannya bersama Husni ke Florida tidak disediakan atau ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Ada SPT  di situ, yang memberikan biaya dari Kemendagri yang ditanggung secara penuh. Kenyataannya dibiayai oleh Johannes Marliem,” kata Jaksa.

Tri berdalih tidak  mendapat tiket akomodasi dan allowance dari Kemendagri. Ia mengaku mendapatkan uang sebesar USD 20.000  di Bandara Soekarno Hatta, pada Minggu Jelang Keberatannya ke Florida, AS. Uang itu diserahkan oleh staf dari Johannes.

Tak hanya, uang Rp 2.000.000, Tri  mengakui mendapat uang mulai dari Rp 3-4 juta untuk uang honor hingga Rp 5 juta untuk uang transport.

Peremuan di Fatmawati 

Dalam kesaksiannya Tri Sampurno mengakui melakukan pertemuan dengan Tim Fatmawati dan tim PNRI untuk membahas  program KTP elektronik (e-KTP).

“Saya memang termasuk dari tim BPPT yang ikut hadir pertemuan BPPT dengan PNRI di Fatmawati. Pada Juni 2010 saya diberi tahu Husni Fahmi ada undangan dari PNRI di Fatmawati,” ungkap Tri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017).

Mengutip Fahmi, Tri mengutarakan bahwa undangan yang diberikan PNRI pada saat itu dimaksudkan untuk melakukan diskusi mengenai program KTP elektronik, yang diprogramkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Tim PNRI mengajak kerja sama dengan BPPT untuk mengembangkan proyek e-KTP. Pada saat itu saya belum menjadi tim teknis Kemendagri. Saat itu tim BPPT hadir lengkap mulai dari Husni Fahmi, Slamet, Wahyu dan Sri Pamungkas atau sekurang-kurangnya hadir 2 dari kami (BPPT),” ungkapnya.

Usai pertemuan di Ruko Fatmawati dirinya dititipi 3 buah laptop oleh Setyo Dwi Putranto yang merupakan salah satu staf PNRI, dimana laptop tersebut digunakan untuk mengerjakan pengembangan e-KTP. Dan saat ini, laptop tsrsebut diletakkan di Pusat Penelitian Ilmu dan Teknologi.

Setelah beberapa waktu berjalan, Tri  berfikir bahwa yang dilakukannya tidak layak untuk BPPT, mengingat PNRI adalah pihak swasta.

“Dalam pandangan saya akan timbulkan permasalahan. Saya usulkan ke Fahmi, agar pertemuan PNRI dihentikan. Fahmi setuju. Dalam pertemuan di Fatmawati itu tidak ada sistem atau produk yang dihasilkan bersama. Dan juga tidak ada spesifikasi teknis yang kami susun bersama atau kami usulkan ke PNRI,” paparnya.

Tri mengaku tidak mengetahui masalah itu terkait dengan pembahasan anggaran e-KTP.

“Tim teknis tidak menghitung jumlah pengeluaran anggaran dari proses pengadaan e-KTP,” tukasnya.

Share This: