Suap di Atase Keimigrasian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, KPK telah periksa 10 orang saksi

_

JAKARTA, BALAIKITA.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebutkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, yang berasal dari pihak swasta dari 6 perusahaan yang berbeda terkait dugaan suap penerbitan paspor dan calling visa di Atase Keimigrasian kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia terkait suap penerbitan paspor dan calling visa.

“Terkait indikasi suap terhadap Atase Keimigrasian kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Dwi Widodo (DW) tersebut, sejak tanggal 19 Januari 2017 KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, yang berasal dari pihak swasta dari 6 perusahaan yang berbeda,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat Konferensi Pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Seperti diketahui, tersangka yang menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut menerima suap Rp 1 miliar. Suap diberikan dari perusahaan yang bertugas sebagai agen pengurusan paspor WNI yang hilang ataupun rusak di Malaysia. Selanjutnya perusahaan tersebut memungut biaya yang melebihi tarif resmi.‎

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa  tindakan tersangka itu merugikan TKI karena harus membayar biaya yang melebihi ketentuan pembuatan paspor. Namun sejauh ini KPK masih menutupi berapa jumlah TKI yang menjadi korban.

“Secara rinci kita belum bisa sebutkan berapa margin dari tarif yang dipungut oleh pihak swasta sebagai makelar dalam pengurusan paspor yang, nanti akan kita informasikan perkembangannya. Tapi yang pasti margin tersebut dinikmati oleh hampir sebagian pihak swasta di Malaysia dan sebagian diduga mengalir pada tersangka, terkait dengan calling visa kami melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi yang merupakan pegawai dari sejumlah perusahaan yang ada di Indonesia sebagaian ada di Jakarta terkait dengan proses tersebut,” lanjutnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa karena proses calling visa ini yang ingin terus kita dalami adalah adanya ketentuan tentang batas waktu habisnya visa orang tertentu yang datang keluar negeri, di beberapa negara negara yang masuk dalam catatan tertentu seperti Afghanistan atau beberapa negara lain itu ada kewajiban tidak bisa secara otomatis memperpanjang visa disini.

“Maka indikasinya tersangka kemudian memfasilitasi hal itu dan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan yang ada di indonesia, hal itu yang terus kita dalami terkait dengan pemeriksaan karyawan di sejumlah perusahaan yang ada di indonesia,” tegasnya.

Atas perbuatannya, DW dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001.

 

 

Share This: