Supaya Dalang Tidak Jadi Wayang di Tahun Politik

Para Ketua dari lima organisasi perwayangan membuat "Pernyataan Bersama" menyikapi Pilpres, Pilkada serentak dan Pileg yang akan datang, di TMII Jakarta, Selasa (27/2/2018) - Foto: HW
_

Ada yang menarik ketika beberapa organisasi perwayangan di Indonesia mengadakan konperensi pers di Teater Kautaman Gedung Perwayangan TMII Jakarta, Selasa (27/2/2018) sore. Bukan menjelaskan hasil rapat bersama lima organisai perwayangan melainkan pernyataan sikap yang terkait dengan politik.

Kelima organisasi perwayangan itu adalah SENAWANGI (Sekretariat Nasional Perwayangan Indonesia), PEPADI (Persatuan Pedalanagan Indonesia), APA (Asean Puppertry Asscoiation – Indonesia), UNIMA (Union Internationale de la Marionette – Indonesia) dan PEWANGI (Persatuan Wayang Orang Indonesia).

Isi pernyataan yang disampaikan antara lain pertama: menjunjung tinggi, menghormati, melaksanakan dan mempertahankan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI.

Kedua: menghormati dan memelihara realitas social politik- kebudauyaan bangsa Indonesia atas eksistenti keragaman suku, agama, ras dan antargolongan yang sudah lama hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia;

Ketiga: dalam Pilkada Serentak, Pileg dan Pilpres organisasi perwayangan akan bersikap netral, dan menyerukan para anggota perwayangan menggunakan hak politiknya sebaik-baiknya.

Lalu apa dasar dari munculnya pernyataan itu?

Menurut Pengamat Wayang Y Yudharko Prawiroyudo, wayang / dalang dalam merupakan profesi yang paling banyak ditanggap pada saat Pemilu nanti. Baik dalam Pilkada, Pilpres maupun Pileg. 

Pengamat Wayang Yudharko Prawiroyudo

Seorang dalang memiliki wewenang untuk menyampaikan kalimat demi kalimat disampaikan dalam cerita wayang. Ketika mendalang, seorang dalang memiliki otoritas untuk menyampaikan apa pun.

Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 3000 orang dalang yang masing-masing memiliki penggemar / pengikuti (captive market). Tidak bisa dipastikan berapa banyak penggemar seorang dalang. Jika setiap dalang memiliki sepuluh ribu saja penggemar, maka dari seluruh dalang di Indonesia paling tidak akan memiliki 30 juta pengikut!

“Bisa dibayangkan betapa banyaknya dalang. Kalau masing-masing diambil partai politik, akan terjadi perpecahan. Maka kita harus membuat pernyataan organisasi pedalangan, tidak memilih kepada siapa-siapa. Dalang independen. Bahwa ada pribadi-pribadi yang mau memilih, itu urusannya sendiri!,” kata lelaki yang juga berprofesi sebagai wartawan ini.

Jika dalang yang demikian banyak itu terpecah-pecah, akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, karena pengikutnya juga akan terpecah-pecah.

“Maka itu harus ada statemen yang pasti, organisasinya independen. Kalau mau nanggap siapa pun tidak jadi soal, asal jalannya jejek. Jangan sampai Pak Manteb bengok-bengok “Hidup PKS! Itu salah!”

Tugas seorang dalang adalah mendalang  sebaik-baiknya, jangan terbawa arus politik pihak yang menanggapnya. Kalau dalam kampanye nanti audiens memilih partai pengundang, itu terserah para pemilik.

Ketua Umum Pepadi H. Kondang Sutrisno menjelaskan, Pepadi merupakan  organisasi berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga Kabupaten. Yang paling banyak anggotanya terdapat di tingkat Kabupaten. Hasil kesepakatan yang tertuang dalam pernyataan bersama itu akan disampaikan ke seluruh anggota di Provinsi maupun Kabupaten.

“Kami mengimbau anggota kami di lapangan, tetap menjadi seniman. Kalau dipanggil partai politik mana pun bebas. Karena itu juga jadi masa panen.

Bisa juga jadi rebutan. Saya yakin pasti para dalang menjelang pemilihan ini akan luar biasa ditarik sana sini. Kalau dia tidak netral, dia akan merugi. Karena hanya dipegang oleh salah satu partai,” kata Kondang Sutrisno.

Ia berharap para dalang netral, tidak ditarik ke sana ke sini. Seniman dalang menurutnyab punya peran penting untuk meredam suasana. Supaya tidak memanaskah situasi.

“Itu terjadi tahun 2014 lalu. Ada kampanye Indonesia damai. Serentak dalam semalam kita main di beberapa titik, sehingga bisa meredam suasana,” tambahnya.

Share This: