Taslim : Gross split Memiliki Ketentuan Tersendiri

_

Skema gross split memang menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh Pemerintah. Namun skema ini mulai diisukan menghambat produksi migas. Kepala Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Taslim Z. Yunus menyatakan gross plit memiliki ketentuan tersendiri khususnya di sektor pajak.

“Ada beberapa ketentuan yang bagi kontraktor belum selesai di dalam aspek perpajakan.¬†Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengharapkan pajak lex specialis artinya dibedakan dengan pajak di sektor lain,” ujarnya saat diskusi Energi Kita di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat.

Dirinya menambahkan hal ini dibedakan karena membutuhkan modal besar dan pengembalian yang sangat lama.

“Karena sektor ini membutuhkan modal yang sangat besar pengembalian yang sangat lama sehingga memerlukan perlakuan pajak dan insentif yang berbeda dengab sektor lain yang pengembalian investasinya jauh lebih cepat. Nah kalau ini gak ada kemudian teman-teman kontraktor akan tanda tanya,” tambahnya.

Disamping itu, penerapan skema bagi hasil berbasis Gross Split secara otomatis dapat meningkatkan produksi Minyak dan Gas bumi (Migas) Indonesia.

“Harapannya bisa karena banyak diskresi yang diberikan pemerintah dengan misalnya harga minyak, kumulatif produksi, TKDN dan sebagainya diharapkan bisa mendorong produksi,” kata Taslim (29/1).

Share This: