Tatib DPD RI Bermasalah Dikaji Kembali Besok Siang

Pimpinan Rapat Paripurna GKR Hemas dan Farouk Muhammad mendengarkan protes salah seorag anggota DPD, dalam Rapar Paripurna DPD, Senin (3/4) - Foto: HW
_

Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Tatib DPD) RI yang dinyatakan para anggotanya sendiri sebagai “Tatib Cacat Prosedural dan Diskriminatif” dibahas kembali oleh anggota terpilih 2019-2024 di Jakarta, Jumat siang besok (27/09).

Pimpinan Rapat Paripurna GKR Hemas dan Farouk Muhammad mendengarkan protes salah seorag anggota DPD, dalam Rapar Paripurna DPD, Senin (3/4/2017) – Foto: HW

Undangan kepada seluruh anggota baru DPD RI membahas kembali Tatib bermasalah itu, telah diedarkan Senator asal Sulawesi Selatan, H. Tamsil Linrung, dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Prof. Dr. John Pieris, SH., MS.

Diskusi panel dilangsungkan di Ruang Nirada, Hotel Atlet Century, Jakarta, pukul 12.00-17.00 WIB. Narasumber Prof. Dr. John Pieris, SH., MS, Dr. La Ode Ida (Komisioner Ombudsman RI), Feri Amsari, SH., MH (Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas), Muhammad Asri Anas (Mantan Ketua Pansus Tatib DPD RI), dan Fahira Idris, SE., MH (Ketua Timja BK DPD RI).

Tatib yang dianggap tidak syah ini dibahas dalam Sidang Paripurna Luar Biasa (Sipurlub) DPD RI tanggal 18 September lalu. Sipurlub itu berakhir ricuh karena besarnya gelombang penolakan yang tidak diindahkan pimpinan sidang. Beberapa anggota hampir terlibat baku pukul.

Anggota DPD Nurmawati Dewi Bantilan yang menjadi peserta Sipurlub menyatakan, Tata Tertib itu disahkan tergesa-gesa dan dipaksakan sekali.

“Tatibnya sendiri cacat formil maupun materil, bahkan secara proses. Bagaimana Tatib itu mau dipakai teman-teman DPD periode 2019-2024 apabila prosesnya seperti itu?” tanya Nurmawati.

“Banyak kepentingan lain dalam Tatib tersebut yang dibebankan kepada para anggota DPD periode 2019-2024. Masa mereka harus pakai Tatib orang lain?” kata Nurmawati.

Rancangan diskusi panel Jumat besok menyatakan, Tatib merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), dan pengaturannya merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah diubah melalui UU Nomor 2 Tahun 2018.

Kelancaran dan keberhasilan anggota DPD memenuhi harapan masyarakat dan daerah ditentukan oleh Tatib yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI beserta alat kelengkapannya, dengan tetap mengindahkan norma hukum dan ketentuan yang berlaku.

Diskusi panel bertujuan mengkaji dan menemukan solusi terbaik bagi Tatib DPD RI agar secara kelembagaan maupun perorangan dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya dengan baik.

Share This: