Teguh Juwarno Bantah Terima 167.000 Dolar dari Proyek e-KTP

_

Mantan Wakil Ketua Komisi II periode 2009-2010, Teguh Juwarno bantah terima uang  sebesar US$ 167.000 dari proyek senilai Rp 5,9 Triliun terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Hal itu disampaikan Teguh  pada persidangan e-KTP degnan terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Dalam dakwaaan disebutkan, Teguh adalah salah satu pimpinan Komisi II DPR yang ikut dalam pertemuan pada Mei 2010,  sebelum dilakukan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR.

“Rapat penting terkait dengan e-KTP berlangsung selama 2 kali. Pertama rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri pada 5 Mei 2010 yang membahas usulan anggaran, dan kedua Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 11 Mei 2010,” kata Teguh dalam persidangan di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Menurut Teguh, pada rapat usulan tanggal 3 Mei 2010 ia tidak ikut karena sedang sakit, salah satu urat kakinya putus. Dan pada tanggal 7 ia menjalnakan operasi besar, sehingga dan otomatis saya tidak ikut rapat.

Teguh juga membantah  dirinya ikut dalam pembagian jatah yang dilakukan oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, sepanjang September-Oktober 2010 di ruang anggota Komisi II DPR, Mustokoweni.

“Saya saat itu sudah tidak menjabat sebagai wakil Komisi II, karena saya menjabat dari 21 Oktober 2009  sampai dengan 21 September 2010. Sekali lagi saya tekankan, gak mungkin terima uang karena tidak jadi bagian dari Komisi II.  Sungguh tuduhan itu sangat jahat,” tandasnya.

Dirinya juga mempertanyakan kejanggalan pemberian uang yang dilakukan oleh Andi Narogong di ruang kerja Mustokoweni. Pasalnya Mustokoweni pada saat kejadian sudah meninggal.

“Sekitar bulan September 2010 di ruang kerja Mustokoweni, Andi Narogong membagi uang. Mustokoweni meninggal 18 Juni 2010, jadi tidak masuk akal kalau ada rapat di ruangan beliau.  Bagaimana bisa yang meninggal bisa terima uang,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek e-KTP menjadi bancakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pembahasan dan perijinan. Akibat bancakan tersebut, proyek pengadaan yang menggunakan tahun anggaran 2011-2012 itu telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 Trilyun.

 

Share This: