Tersangka BLBI, SAT Cabut Pra Peradilan Terhadap KPK

Syarifuddin Arsyad Temenggung (Foto: The Jakarta Post)
_

Tersangka kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) akhirnya mencabut permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal KPK sudah  siap untuk menghadapinya.

Langkah Syarfuddin mencabut permohonan pra peradilan itu diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

“Kami mendapat informasi SAT telah mpncabut permohonan praperadilan.  Pada dasarnya KPK siap untuk hadapi praperadilan tersebut, sejumlah alasan yg diajukan pun menurut pandangan kami dapat dijawab,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Muhammad Ridwan, Kuasa Huku SAT menjelaskan, alasan pencabutan permohonan pra peradilan yang diajukan untuk memperbaki surat permohonan praperadilan.

“Kami harus sempurnakan. Kami mempunyai informasi baru mengenai kewenangan dan alat bukti. Kami akan buktikan penetapan pak Syafruddin sebagai tersangka, KPK tidak punya alat bukti,” ungkap Kuasa Hukum SAT, kepada wartawan di PN Jakarta Selatan, Senin (15/5/2017).

 

“Silahkan saja, itu hak pemohon,” kata Febri Diansya menangapi langkah Kuasa Hukum SAT.

SAT mengajukan permohonan praperadilan di PN Jaksel karena menilai KPK tidak berwenang menangani korupsi Surat Keterangan Likuiditas Bantuan Bank Indonesia (SKL BLBI). Perkara itu menurut Kuasa Hukum SAT,  merupakan perkara perdata dan tidak berlaku surut.

Pihak SAT beralasaan, KPK tidak berwenang menangani kasus korupsi SKL BLBI karena hanya berdasarkan Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002.

SAT dijjerat oleh KPK dalam kaasus BLBI,  karena diduga telah  menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pelanggaran itu dialkukan SAT setelah menerbitkan Surat Keteragan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim,  pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004. Akibat hal tersebut, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp3,7 Triliun.

SAT disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasak 55 ayat 1 (1) KUHP.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)  adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas di era krisis moneter 1998. Pinjaman ini dilakukan atas saran Dana Moneter Internasional (IMF) dalam mengatasi masalah krisis.

Pada Desember 1998, BI menyalurkan dana BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Hasil audit BPK, terindikasi penyimpangan sebesar Rp138,4 triliun.

 

 

 

Share This: