Tim Kajian LEAD Indonesia: Pemerintah Harus Jelaskan Tujuan dan Jaminan Kelanjutan Ibu Kota Baru

_

Tim Kajian LEAD Indonesia merekomendasikan Pemerintah segera memperjelas tujuan utama pindah ibu kota dan membuka strategi pemanfaatan ruang, ekologi, budaya, serta menjamin keberlanjutannya melalui Konstitusi.

“Agar ibukota pindah dengan bahagia,” tutur Laksmi D. Noeh, satu dari 6 anggota tim kajian. Lima Fellows lainnya ialah Teten Avianto, Anjelita Malik, D. A. Purbasari, Hening Parlan, dan Haris Jauhari.

LEAD (Leadership for Environment and Development) adalah jaringan kelompok pemimpin berbagai sektor, budaya, dan negara. Pelatihan LEAD Fellows dilaksanakan di lebih dari 10 negara untuk individu-individu berbakat dalam keterampilan kepemimpinan dan pembangunan berkelanjutan.

Setelah menyelesaikan pelatihan di berbagai negara, para peserta menjadi LEAD Fellows dan dengan demikian bergabung dengan jaringan global champion pembangunan berkelanjutan yang berpengaruh.

LEAD Indonesia Fellows merupakan bagian jaringan global LEAD International Fellows dari 12 Program LEAD Internasional, yaitu Indonesia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, Kanada, Cina, India, dan Pakistan.

Di Indonesia ada lebih dari 230 orang LEAD Fellows yang merupakan lulusan dari 19 Cohort (angkatan).
Tim kajian yang dibentuk khusus membahas wacana pindah ibu kota negara, merilis hasil kajiannya Senin pagi (14/10).

Rilis berisi lima isu penting yang perlu diselesaikan pemerintah sebelum melanjutkan pembangunan ibukota baru. Pertama adalah pindah dengan tujuan dan capaian target yang jelas sejak awal.

Kedua, identifikasi dampak lingkungan dan menyiapkan mitigasinya. Ketiga, Pemerintah perlu menunjukkan disain dan strategi yang baik dan jelas, bukan yang disayembarakan.

Keempat, jabarkan pendekatan landskap untuk menjamin ibukota baru tidak memecah ekosistem di luar yang dapat dikontrol. Kelima, perlu menjamin keberlanjutannya dengan pencantuman lokasi dalam Konstitusi.

Secara lebih rinci, rilis yang dikirim Tim Kajian Ibukota LEAD Indonesia, menyebutkan bahwa pindah atau berpindah atau hijrah dapat dimaknai oleh individu dan kelompok masing-masing dengan cara yang berbeda.

“Kami maknai pindah ibukota ini adalah perubahan menuju kebaikan demi suatu keberlanjutan,” tutur Tim Kajian.

Persiapan fisik, infrastruktur dan berbagai strategi yang telah ada, perlu dibarengi dengan perubahan cara memandang ibukota negara baru yang tidak dikembangkan seperti kota-kota Indonesia lainnya.

Ibukota baru harus menjadi sentral pembangunan baru, bukan sekadar menggantikan atau memindahkan derap pembangunan di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota metropolitan yang sudah ada, tapi justru melengkapinya.

“Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kami mengusulkan untuk menjadikan momentum pemindahan ibukota sebagai momentum mewujudkan keseimbangan pilar pembangunan berkelanjutan. win for economy, win for social, win for environment,” tutur Tim Kajian.

Tujuan yang jelas harus terumuskan dari awal

Tim mengingatkan bahwa hingga saat ini, masyarakat kebanyakan belum menangkap sepenuhnya tujuan utama pemindahan ibukota.

Kajian itu menyebutkan, berpindahnya ibukota negara berdampak kepada dua hal mendasar. Yakni, sistem tata kelola pemerintahan pusat yang harus menyesuaikan dengan kondisi tempat baru dan tempat baru yang harus menyesuaikan dengan datangnya pemerintahan pusat. Dinamika perubahan kedua sistem itu terjadi di satu tempat.

Dinamika baru yang terjadi di ibukota baru akan mengarah kepada kesetimbangan (equilibrium) baru. Sejauh ini, belum diketahui apakah kesetimbangan baru itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak.

Jika sesuai, masalah berkurang. Jika tidak sesuai, maka perlu ada intervensi sistem sehingga perubahannya sesuai dengan yang diharapkan bersama.

Dengan pertimbangan itulah, maka tujuan utama atau kondisi yang diinginkan dari perpindahan ibukota itu harus tegas dan sesuai dengan tujuan bangsa. Yaitu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melaksanakan ketertiban dunia, agar menjadi Bangsa Indonesia yang adil, makmur, bersatu, dan berdaulat.

Harus mempertimbangkan daya dukung

Ibukota baru yang disebut Pemerintah mengadopsi “Living with Nature” sebaiknya tidak hanya diartikan membangun kota dengan pilihan infrastruktur yang hemat energi, rendah karbon, dan rendah emisi atau limbah. Namun harus menginternalisasikan, bahkan meniadakan, aspek eksternalitas yang selama ini senantiasa menjadi dampak negatif pembangunan perkotaan.

Perencanaan yang baik adalah kuncinya. Pembangunan jangka panjang seperti IKN harus mempertimbangkan beberapa skenario dampak dan rekomendasi mitigasinya dalam jangka waktu yang sesuai. Bentang alam Kalimantan yang memiliki area dengan keanekaragaman hayati dan stok karbon yang tinggi perlu dianalisis dengan lebih rinci untuk mengidentifikasi area-area yang sensitif. Penempatan IKN dan kegiatan-kegiatan pendukungnya diprioritaskan pada daerah-daerah paling tidak sensitif. Sedangkan daerah-daerah dengan nilai konservasi tinggi dan nilai karbon tinggi seperti misalnya koridor satwa liar, perlu dilindungi fungsinya.

Karena ibukota tidak lepas dari berbagai penunjangnya, semua pemangku kepentingan kunci di ibukota dan sekitarnya perlu memahami dan ikut memberikan komitmen dalam upaya-upaya mitigasi dan pengurangan risiko atas dampak lingkungan.

Mengenai ibukota baru yang direncanakan menjadi “smart and intelligent city”, Tim Kajian menyarankan, kepintaran dan kecerdasan yang hakiki adalah saat kita dapat meletakkan pilihan pada tekad dan komitmen membangun masyarakat yang tangguh dengan memelihara daya dukungnyaagar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Bukan sekedar transportasi yang terkoneksi, komunikasi yang bagus, atau disain fisik yang indah.

Ibukota baru harus menyesuaikan diri

Pemerintah perlu menunjukkan strategi menyelaraskan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, dan memperhatikan status lahan yang dipakai. Bukan sebatas soal ganti rugi, tetapi yang lebih penting adalah pengakuan terhadap hak kelola masyarakat setempat, terutama hak adat.

Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.

Ibukota baru harus sepenuhnya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bukan lingkungan yang menyesuaikan, mampu menganalisa ancaman serta kerentanan dan mampu lenting pada resiko yg terjadi.

Kearifan lokal merupakan buah pikiran suatu kaum di suatu konteks lingkungan tertentu yang menjadi pengetahuan yang diturunkan dan menjadi norma yang berlaku bagi kaum tersebut dalam hidup dan berinteraksi di konteks lingkungan tersebut.

Mental model para perencana pembangunan ibukota baru tak boleh merasa lebih tahu dan merasa lebih pintar tanpa mengkaji, menelaah, dan menimbang kearifan lokal dalam menata lingkungan, infrastruktur, dan arsitektur kota secara makro dan mikro.

Selain itu, perubahan identitas individu dan masyarakat asli menjadi masyarakat ibukota dapat menghilangkan dan menggerus identitas orang asli.

Manusia merupakan perhatian utama pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang baik dan produktif yang harmonis dengan alam. Meskipun demikian, seiring kajian dan dimulainya program besar pemindahan ibukota, masyarakat lokal harus disiapkan. Langkah penyiapan masyarakat perlu dimulai sejak sekarang agar mampu menerima perubahan tanpa gejolak sosial yang berarti.

Tim merekomendasikan identitas bangsa yang akan dibangun melalui ibukota baru adalah bangsa yang mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi, pengurangan resiko dan budaya masyarakat lokal

Cantumkan lokasi dalam Konstitusi

Penetapan ibukota baru yang direncanakan melalui undang-undang, hendaknya ditingkatkan ke dalam Konstitusi melalui amandemen UUD 1945 agar keberlanjutannya lebih terjamin.

Ada rentang waktu yang cukup panjang antara memulai dan menyelesaikan seluruh proses kepindahan yang melampaui periodisasi kepemimpinan pemerintahan.

Mengamati mudahnya pengambilan keputusan pindah, besar kemungkinan sama mudahnya mengambil keputusan tidak jadi pindah.

Mengantisipasi perubahan rezim pemerintahan berganti kebijakan, mencantumkan lokasi ibukota dalam Konstitusi merupakan solusi yang masuk akal pada saat ini.

Jalan untuk itu tengah terbuka dengan adanya rencana amandemen terbatas UUD 1945. Momentum yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pencantuman kedudukan ibukota negara dalam konstitusi merupakan hal yang lazim, sebagaimana Konstitusi Jepang mengesankan kedudukan ibukota negara berada di mana Kaisar berada. Ketika Kaisar pindah dari Kyoto dan menetap di Tokyo, ibukota Jepang otomatis berubah dari Kyoto menjadi Tokyo.

Share This: