Uang Suap Untuk Auditor BPK dari Saweran Irjen di Kemendes

Agus Raharjo (kiri) dan Ketua BEM UI 2017
_

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo menduga sumber uang yang diterima oleh Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri dari Inspektur Jendral (Irjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) untuk auditor BPK,  dari dana iuran bersama dari Dirjen-Dirjen Kemdes PDTT.

Suap diberikan oleh pejabat di Kemendes untuk auditor BPK, untuk mendapatkan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap anggaran 2016-2017.

“Kelihatannya saweran itu dari dalam. Dikumpulin banyak, kelihatannya minta dari dirjen-dirjen,” ungkap Agus saat ditemui di Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Hingga saat ini KPK masih menyelidi keterlibatan lembaga lain dalam kasus ini. Penyidik KPK, menurutnya tengah menyelidiki uang senilai Rp 1,145 Miliar dan USD 3.000 yang ditemukan di brankas ruang kantor Rochmadi Saptogiri pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat lalu (26/5).

“Sedang diselidiki. Kan itu ada di dalam amplop yang banyak. Jumlah 1,145 M ada di amplop yang banyak. Tapi itu dari mana, asal uang itu yang tengah didalami,” jelas Agus.

Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan,  setelah adanya penggeledahan pada minggu lalu,  penyidik akan mengagendakan pemanggilan saksi  pada minggu ini atau minggu depan. Pemanggilan dimaksudkan untuk mencari tau rangkaian proses penyuapan, termasuk sumber dananya.

“Nanti akan kita sampaikan siapa yang akan dipanggil dan jadwal panggilnya. Kita butuh strategi. Kita akan lihat saksi fakta dulu yang pasti, adakah indikasi pihak-pihak tertentu yang menghubungi pihak auditor BPK untuk membahas anggaran Kemendes PDTT, sampai implementasinya seperti apa,” kata Febri.

Kasus ini bermula pada Jumat (26/5) lalu, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Irjen Kemendes PDTT Sugito dan Auditor Utama BPK, Rochnadi Saptogiri. Dalam OTT tersebut KPK menyita uang senilai Rp40 juta  sebagai bagian komitmen suap Rp240 juta  untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap anggaran Kemendes PDTT tahun 2016.

Di ruangan Rochmadi juga ditemukan uang Rp1,145 miliar dan 3.000 dolar AS yang belum diketahui kaitannya dengan kasus tersebut.

Dari OTT tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka yang berasal dari BPK, yakni Auditor Utama BPK, Rochmadi Saptogiri, dan Pejabat Eselon I BPK dan Auditor BPK, Ali Sadli. Sedangkan dari Kemendes PDTT, Irjen Kemendes PDTT Sugito dan Pejabat Eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo.

Untuk tersangka penerima suap  yakni Auditor BPK, Rochmadi dan Ali Sadli, disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No.31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk pemberi suap, yakni Sugito dan Jarot Budi Prabowo, disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU No.31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Share This: