Wacana Ibukota Republik Indonesia dan Putrajaya

Kantor Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya, (Foto:HW,
_

Dengan jumlah penduduk 10,3 juta jiwa pada tahun 2016 dan para penglaju (commuter) dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) yang mencapai 1,3 juta perhari, Jakarta merupakan kota yang sangat padat. Kemacetan terjadi hampir disemua ruas jalan, terutama pada jam-jam sibuk.

Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi ditambah besarnya para penglaju, tentu tidak sehat bagi kehidupan masyarakat, baik secara fisik maupun mental. Selain itu banyak kegiatan yang terhambat karena kemacetan. Pemerintahan pun kurang efektif, karena kemacetan juga mengganggu mobilitas aparat pemerintah.

Namun persoalan klasik itu belum ada solusinya hingga saat ini, karena selain menjadi pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat perekonomian Indonesia. Jumlah penduduk akan bertambah terus dengan arus urbanisasi yang tinggi. Jakarta selalu menjanjikan kehidupan yang lebih baik, walau pun tidak semua pendatang bisa hidup layak di Jakarta.

Akumulasi berbagai persoalan yang membebani Jakarta, membuat pemerintah berpikir untuk memindahkan ibukota ke wilayah lain. Dengan berpindahnya ibukota, beban Jakarta akan jauh berkurang. Menurut hitung-hitungan pemerintah, setidaknya akan pindah 1,5 juta orang aparat pemerintah bersama keluarganya ke ibukota baru. Belum lagi elemen-elemen lain yang akan mengikuti seperti para pedagang dan swasta yang menangani sektor jasa.

Wacana kepindahan ibukota bukan baru kali ini terjadi. Tahun 1950 Presiden Soekarno dan pembantunya pernah mengusulkan agar ibukota dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Secara geografis Palangkaraya dinilai sangat strategis karena letaknya di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu Kalimantan berada di luar ring of fire hingga terbebas dari ancaman gempa bumi.

Sampai saat ini wacana pemindahan ibukota masih menjadi wacana semata, bahkan bergulir menjadi polemik. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal wacana pemindahan ibu kota. Pernyataan Jokowi disampaikan lewat akun twitter resminya.

“Wacana pemindahan Ibu Kota masih dalam tahap kajian. Perlu kalkulasi matang agar benar-benar bermanfaat -Jkw,” tulis Jokowi, melalui akun Twitter @Jokowi, Kamis (13/7/2017).

Sementara Indonesia terus berkutat dengan wacana, negara tetangga Malaysia jauh lebih sigap. Malaysia sudah memindahkan pusat pemerintahan ke Putranaya sejak 12 tahun lalu. Keputusan yang diambil Malaysia untuk memindahkan ibukota karena permasalahan yang sama dengan Indonesia, yakni kemacetan.

Komplek perkantoran pemerintahan Malaysia di Putrajaya, (Foto: HW)

“Kenapa kami harus pindah? Karena ketika di Kuala Lumpur, kantor-kantor kementerian berada pada lokasi yang berbeda dan ketika kami ingin melakukan rapat kami terkendala dengan macet,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) II Malaysia Ahmad Husni Handzalah seperti dikutip detik.co saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Minggu (22\/9\/2013).

Putrajaya didirikan pada 19 Oktober 1995, namanya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tengku Abdul Rahman Putra.
Wilayah Putrajaya sekarang ini diambil dari Selangor seluas 46 km² setelah dilakukan transaksi dengan pemerintah. Selain itu, transaksi ini juga membuat Selangor memiliki 2 buah wilayah persekutuan dalam batas-batasnya yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Ketika berkunjung ke Kuala Lumpur pertengahan Juli 2017 lalu balaikita sempat mengunjungi Putrajaya, diaantar oleh Redaktur Senior Majalah Santai milik Matic (Malaysia Informastion Tourism Centre), Pusat Informasi Pariwisata Malaysia.

Dari Kuala Lumpur ke Putrajaya melewati Smart Tunnel, terowongan jalan tol sepanjang 3 km yang akan berfungsi sebagai tempat penampungan air ketika hujan. Kurang dari 30 menit, kami sudah sampai di Putrajaya.

Di area seluas 46 km2 ini dibangun semua kantor pusat pemerintahan. Gedung-gedung dibangun sejajar berhadapan, dipisahkan oleh jalan lurus dan area kosong sejauh 4 km. Di ujung dari seluruh bangunan itu berdiri kantor Perdana Menteri Malaysia yang memiliki kubah di atasnya seperti masjid. Dari bangunan itu seolah-oleh PM mengawasi aparat di bawahnya yang sedang bekerja di dalam kantor masing-masing.

Tidak hanya menjadi tempat berdirinya kantor-kantor pemerintah pusat, di Putrajaya juga dibangun rumah-rumah Menteri dan pejabat penting lainnya, serta apartemen untuk staf maupun karyawan. Semua bisa ditempati secara gratis, selama mereka belerja. Fasilitas pendukung juga dibangun, sepeti sekolah, rumah sakit tempat ibadah dan olahraga. Transportasi publik juga disediakan.

Meski dibangun untuk menjasi pusat pemerintahan, Putrajaya juga dirancang menjadi tempat yang indah. Kota mini ini dikenal dengan julukan “City In The Garden” atau “Bandar Di Dalam Taman”. Julukan itu tepat karena Putrajaya dikelilingi dengan banyak pohon dan danau-danau buatan.

Selain danau yang menghasilkan pemandangan indah, ada beberapa bangunan indah yang kerap dikunjungi. Asal tahu, walau pun Putrajaya dibangun untuk menjadi pusat pemerintahan, tempat ini terbuka untuk wisatawan. Ketika balaikita berkunjung ke Putrajaya, nampak puluhan wisatawan menggunakan bus-bus besar sedang berkunjung ke Masjid Putrajaya yang disebut juga Masjid Terapung, karena bagian belakangnya berada di tepi danau, seolah terendam.

Tempat-tempat lain yang menarik adalah Gedung Convention yang berada di lokasi tertinggi di Putrajaya. Dari gedung modern yang biasa digunakan untuk kegiatan konperensi internasional itu, hampir seluruh kawasan Putrajaya terlihat.

Juga tak boleh dilewati untuk melihat keindahan jembatan Sri Wawasan sumbangan Sultan Brunei yang indah terkena cahaya lampu di malam hari. Masih banyak tempat menarik lainnya di Putrajaya. Ini bisa menjadi inspirasi menarik jika Indonesia ingin membangun ibukota baru. (Dari berbagai sumber)

Share This: