Wacana Pemindahan Ibukota Jangan Ditanggapi Hiperaktif

_

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Rahmat Hamka berharap rencana pemindahan ibukota negara Indonesia ke Palangkaraya, jangan disikapi terlalu hiperaktif oleh pejabat negara ataupun para pengusaha.

Menurutnya, rencana pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya tersebut yang diusulkan oleh Presiden, bukan serta merta, teapi melalui tahapan-tahapan. Hal ini nanti yang harus diperjelas dan terukur, sehingga perencanaan pemindahan tersebut benar-benar memberi nilai tambah.

“Jangan ada kekhawatiran yang berlebihan. Apalagi pernyataan yang muncul dari pejabat negara ataupun kalangan pengusaha Jakarta yang menolak rencana tersebut, menurut saya tidak perlu hiperaktif lah melihatnya. Apalagi sudah menyimpulkan secara langsung tanpa melalui kajian lebih komprehensif dan mendalam,” ungkapnya di Komplek DPR Senayan Jakarta, Selasa (17/4/2017).

 

Terkait rencana kajian Bappenas untuk pemindahan ibukota pemerintahan ke Palangkaraya, tambah Rahmat, pada prinsipnya pemerintah siap. Yang paling penting sekarang kan sudah dimulai kajian oleh pusat, dan semuanya akan tergambar nantinya apabila kajiannya sudah selesai dilakukan.

Rahmat menambahkan, dengan adanya pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya nantinya, diharapkan kearifan lokal dapat terus terjaga dan terpelihara.

Seperti diketahui, Pemerintahan Joko Widodo saat ini tengah mewacanakan kembali pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemindahan ibu kota muncul kembali karena adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru.

Menurut dia, Pulau Jawa terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomiannya lebih banyak terkonsentrasi di Jabodetabek.  Kota Palangkaraya sebagai kandidat ibu kota baru, kata Bambang, itu juga pernah digagas Presiden Indonesia pertama Sukarno.

Menurut Bambang tim dari Bappenas saat ini sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan serta sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.

Share This: