Wajah DPD akan Buram Jika Terjadi Parpolisasi

Foto: descriptiononebooks.com
_

Arah dunia politik di Indonesia semakin sulit diduga. Kalau ada yang bisa diduga adalah hasrat para pelakunya yang ingin tetap berkuasa. Rambu-rambu dan aturan yang sudah jelas bisa diterobos, celah sekecil apapun ditembus untuk memenuhi syahwat berkuasa.

Yang paling baru kita dengar adalah kabar masuknya sekitar 70 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke sebuah parpol.  Masuknya anggota DPR ke partai politik karuan saja membuat kehebohan baru di dunia politik Indonesia. Pro dan kontra bermunculan. Di kalangan DPD sendiri aroma ketidaksukaan atas fenomena tersebut tercium, meski yang mengeluarkan bau kadang pura-pura cool, tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan, seolah khawatir dirinya menjadi pusat perhatian, dan menimbulkan perasaan tidak enak dengan para kolega yang sedang berenang di dunia yang baru.

Anggota DPD dari daerah pemilihan Bali, I Nyoman Rudiana misalnya, mengatakan bisa jadi dari parpol terdapat putra terbaik. Namun, lembaga legislatif dua kamar punya semangat keberimbangan. Kalau DPR dari parpol, DPD datang dari pihak independen. Itu semangat bikameral yang sesungguhnya. UU Pemilu yang masih berlaku saat ini tidak memperbolehkan pengurus parpol. Parlemen di Inggris mengenal adanya kamar House of Lords. Anggotanya memang orang-orang yang sudah bergelar Sir, paparnya panjang lebar.

Lagipula, sambung Rudana, kewenangan DPD pada proses legislasi sangat terbatas. Artinya, wewenang membahas RUU bersama pemerintah, sebagian besar masih di tangan DPR. DPD hanya dilibatkan (itupun cuma masukan) dalam RUU yang berkenaan dengan kepentingan daerah. Ruang lingkup kami sempit. ujarnya.

Dari luar DPD kritik lebih keras bermunculan. Direktur Eksekutif Cetro, Hadar N. Gumay mengatakan jika pengurus parpol diberi izin memasuki ranah DPD sama saja terjadi pembajakan terhadap DPD.

Pengamat politik dari CSIS Indra J Pilang mengatakan dengan masuknya partai politik ke dalam DPD itu sudah menghilangkan esensi dari DPD. Sebab, kepentingan lokal akan sulit diperjuangkan dengan struktur kepartaian yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena partai politik di Indonesia bersifat sentralistik dan gandrung pada isu nasional Sulit sekali kita melihat ada partai yang sangat konsisten dengan isu-isu lokal.

Jika DPD dimasuki oleh pengurus parpol, kata Indra, sama saja sebagai ajang untuk memulangkan para tokoh partai yang barang kali tidak laku di DPR ke DPD. Semacam fraksi utusan daerah dalam desain yang baru. Hal ini tentu saja berbahaya bagi demokrasi di Indonesia karena kapasitas partai politik yang masih lemah, Indra mengibaratkan partai politik benalu dalam demokrasi.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Valina Singka Subekti tak setuju jika anggota DPD RI berasal dari anggota partai politik. Jika DPD diisi dengan kader-kader parpol, menurutnya, maka menjadi tidak ada bedanya dengan DPR. DPD dari unsur perorangan kata dia, dibutuhkan agar mereka bisa bekerja secara mandiri dalam memperjuangkan kepentingan daerah masing-masing. Karena DPD punya kewenangan untuk mengurusi otonomi daerah.

Namun peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandi berpendapat peluang masuknya politisi menjadi anggota DPD bukan tanpa dasar. Salah satu adalah mempermudah agenda atau program kerja DPD agar mempunyai kesinambungan dan relevansi dengan DPR, seperti beberapa RUU yang diusulkan bisa kemudian nanti optimal dibahas di DPR.

Esensi persoalan DPD, kata Ronald, bukanlah keanggotaan melainkan kewenangan. Bagi Ronald mekanisme keanggotaan DPD tidak menjadi persoalan. Cuma, ia tetap khawatir jika pengurus parpol diperbolehkan menjadi anggota DPD maka originalitas gagasan pembangunan daerah akan menemui sekat-sekat, Banyak gagasan akan terbentur dengan kepentingan politik, ujarnya.

Lepas dari pro dan kontra yang muncul, pertanyaan kemudian adalah, apakah diperbolehkan anggota DPD bergabung di Partai Politik, atau sebaliknya anggota Parpol menjadi anggota DPD?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita menengok ke belakang untuk melihat sejarah lahirnya DPD. Lahirnya DPD merupakan buah dari reformasi.

Pada awalnya, DPD tidak terlepas dari eksistensi Fraksi Utusan Daerah (F-UD) dalam MPR. Fraksi-fraksi dalam majelis berubah menjadi pengelompokan anggota yang selain mencerminkan konfigurasi (bentuk) partai politik, TNI/Polri dan utusan golongan juga utusan daerah. Namun, meskipun F-UD sudah terbentuk, tidak semua anggota MPR dari utusan daerah mau bergabung dengan fraksi ini.

Hal ini menunjukkan rendahnya derajat keterikatan para anggota daerah ke dalam wadah perwakilan ekslusif bagi perjuangan kepentingan daerah tersebut.

Melihat kondisi tersebut, maka dalam Sidang Tahunan MPR bulan November 2001, diputuskan perubahan tahap ketiga terhadap UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar konstitusional lahirnya Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD.

DPD memiliki fungsi mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang.

Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun, dan berakhir bersama pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah.

Dalam UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan, DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 67) dan Pasal 246 tentang DPR menyebutkan, DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebutkan anggota DPD tidak boleh berasal dari Parpol, atau anggota Parpol dilarang menjadi anggota DPD. Namun bisa kita merenungkan lebih dalam, undang-undang mengamanatkan dengan jelas perbedaan mendasar antara asal-usul anggota DPR dan DPD.

Gagasan untuk menempatkan orang partai politik di DPD nampaknya bakal kesampaian, jika Rancang Undang Undang (RUU) Pemilu yang kini sedang dibahas oleh DPR dan Pemerintah disahkan. Di dalam RUU tersebut terdapat pasal yang menyatakan anggota DPD boleh berasal dari Parpol.

Menurut anggota DPR yang iktu menggagas munculnya pasal itu, semangat yang hendak dibangun adalah bahwa setiap warga negara memiliki potensi untuk menjadi wakil rakyat dan diberikan kesempatan berkompetisi dalam pemilu, tuturnya.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun mengatakan dalam perumusan RUU Pemilu, pengambilan putusan yang berhubungan dengan lembaga DPD tidak melibatkan pemikiran lembaga DPD. Ini kan tidak logis, ujar Refly.

Masuknya anggota DPD ke parpol atau sebaliknya jika RUU Pemilu disahkan, mengkhawatirkan banyak kalangan. Hal itu dinilai sebagai keserahakan politik. Tidak heran jika kemudian timbul petisi untuk menyelamatkan DPD dari keserakahan itu.

Alasan lahirnya petisi adalah:

Pertama, Jika DPD direbut oleh partai politik, masih adakah wakil independen yang akan memperjuangkan aspirasi daerah Anda! Tidak ada, karena DPD tak ubahnya sebagai fraksi oleh salah satu partai yang saat ini juga memperoleh kursi di DPR. Tidak semua aspirasi anda bisa diperjuangkan partai karena tidak sesuai dengan visi-misi partai.

Kedua, Hak politik, suara Anda yang sudah anda titipkan kepada DPD sebagai wakil independen direbut oleh partai politik. Padahal partai sudah dibuatkan kamar khusus, yaitu DPR. Kepercayaan yang sudah Anda titipkan pada saat pemilu dikhianti oleh para Anggota DPD yang berpindah sebagai pengurus partai politik. Mereka sudah tidak bisa disebut sebagai wakil independen.

Ketiga, Hak warga negara untuk memperoleh wakil yang independen, berintegritas dan bersih untuk memperjuangkan aspirasi mereka di DPD terancam akan dikhianati oleh konflik kepentingan dan politik yang tidak beretika oleh para senator yang berpindah ke partai politik.

Penandatangan petisi juga meminta kepada Mahkamah Agung agar membatalkan revisi Tata Tertib DPD yang saat ini sedang di-judicial review di MA; meminta kepada Anggota DPD yang berpindah ke partai politik agar melepaskan jabatannya sebagai Anggota DPD dan fokus mengurusi partai politik saja; dan Kepada Badan Kehormatan DPD agar memberikan sanksi paling berat kepada Anggota DPD yang berpindah sebagai pengurus partai politik.

Partai politik dengan segala kewenagannya memang bisa melakukan banyak hal, termasuk menerobos wilayah yang dulu bukan tempatnya. Kalau itu terjadi, lambang organisasi PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia), yang berbentuk dua buah topeng, kemungkinan akan ditiru juga.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This: