Wartawan Harus Arif Beritakan Bencana

Kepala Biro Puskomlik Kemenpar Guntur Sakti (baju putih) menyerahkan tanda mata kepada pembicara dan juga editor buku "Jurnalisme Ramah Pariwisata", Agus Sudibyo (Foto: HW)
_

Wartawan memiliki kebebasan untuk membuat berita ketika terjadi bencana. Akan tetapi wartawan juga harus memperhatikan dampak dari berita yang dibuatnya, sebab jika salah menyampaikan, terutama terkait keakuratan data, bisa berakibat fatal.

Direktur Indonesia New Media Watch, Agus Sudibyo menyampaikan hal itu di hadapan wartawan pariwisata dalam Sosialisasi Jurnalisme Ramah Pariwisata, di Tanjung Lesung Beach Hotel, Pandeglang, Banten, Senin (1/4/2019). Selain Agus, seminar yang dibuka oleh Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti ini juga menampilkan pembicara Wakil Sekjen PWI Pusat Soeprapto.

Menurut Agus, wartawan tidak bisa dilarang untuk menurunkan tulisan apapun terkait fakta sebuah peristiwa. “Namun wartawan juga harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar, yakni kesejahteraan masyarakat atau kepentingan nasional.”

Ia mencontohkan peristiwa peyerangan Hotel Taj Mahal di Mumbai, India. Ketika itu teroris yang menyandera tamu dan karyawan hotel terkepung oleh pasukan anti teror India.

Ketika pasukan antiteror ingin masuk ke dalam hotel, pihak media meliputnya dan melakukan siaran langsung di televisi, tanpa menyadari bahwa siaran langsung televisi juga bisa dilihat oleh teroris di dalam hotel. Karena liputan media yang disiarkan langsung, teroris dapat melihat pergerakan pasukan. Ketika pasukan antiteror masuk, lang disambut dengan tembakan, sehingga banyak polisi yang tewas.

“Sebetulnya polisi sudah melarang wartawan melalulan liputan. Tetapi pers di India kan bebas tidak mau dilarang. Setelah jatuhnya banyak korban, masyarakat ramai-ramai mengecam pers yang dianggap egois,” tutur Agus.

Pemberitaan yang terlalu mengutamakan sensasi, justru akan merugikan, terutama di bidang pariwisata.
Ketika Gunung Agung meletus tahun lalu, pariwisata di Bali langsung lumpuh, terutama setelah BMKG mengeluarkan status siaga terhadap peristiwa tersebut.

“Kalau yang diberitakan mengenai korban, gambaran kengerian, maka turis pun tidak mau datang. Akibatnya pariwisata terpuruk,” kata Agus.

Kejadian serupa juga pernah dialami Thailand. Ketika terjadi kudeta di Thailand, media ngotot untuk memberitakan. Akibat-akibat berita tersebut turis takut datang, pariwisata terpuruk.

“Setelah pariwisata terpuruk, ternyata pers juga terkena imbasnya, karena tidak ada lagi yang pasang iklan. Setelah itu pers di Thailand sadar, tidak lagi mengekspos hal-hal yang membuat turis takut,” papar Agus.

Bagi Indonesia, keindahan alam dan bencana adalah dua hal yang berdampingan. Hampir semua tempat wisata di Indonesia rawan bencana. Oleh karena itu wartawan dituntut agar lebih arif dalam menurunkan tulisan tentang bencana.

“Yang pertama adalah verifikasi data yang benar kepada pihak yang berkompeten. Wartawan juga harus memiliki kompetensi, jangan menyebar hoaks,” tandas Agus.

Wakil Sekjen PWI Pusat Soeprapto mengungkapkan, berita-berita positif tentang pariwisata lebih banyak dicari ketimbang berita yang menggambarkan korban atau kerusakan.

Share This: