Yasonna Laoly kembali mangkir dari panggilan KPK

_

JAKARTA, BALAIKITA.COM– Menjadi saksi kasus dugaan korupsi pembuatan elektronik ktp (e-ktp) Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.

“Pada agenda pemeriksaan hari ini,  Yasonna H Laoly mantan anggota DPR RI komisi 2 yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto) dalam indikasi korupsi pengadaan e-KTP, yang bersangkutan hari ini tidak hadir,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Ia menjelaskan bahwa pemanggilan hari ini adalah pemanggilan yang kedua namun dirinya tidak dapat hadir memenuhi panggilan KPK.

“Sebelumnya juga tidak hadir paa saat itu dikatakan undangan disampaikan pada H-1, sekarang juga tidak hadir sekarang penyidik sudah dihubungi terkait ketidakhadiran tersebut,” bebernya.

Ia juga menjelaskan bahwa mangkirnya Yasona itu dikarenakan yang bersangkutan sedang tidak berada di Jakarta.

“Panggilan sudah kita sampaikan dua kali, tentu saja itu membuat yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk bisa menjelaskan fakta fakta dan informasi menurut kapasitas sebagai saksi saat itu sebagai anggota DPR RI dari komisi II,” tegasnya.

Seperti diketahui Yasonna sendiri diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) periode 2011-2012.

Yasona diperiksa sebagai saksi dalam kedudukannya sebagai mantan anggota Komisi II DPR RI tahun 2009-2014.

Yasonna sedianya akan diperiksa untuk tersangka Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kasus ini, selain Sugiharto, KPK juga telah menetapkan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebagai tersangka.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Namun, terdapat kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.

KPK menduga kerugian negara tersebut tidak hanya ditimbulkan oleh Irman dan Sugiharto.

Penyidik KPK sebelumnya juga memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan beberapa anggota DPR RI yang pernah terlibat dalam proyek e-KTP, salah satunya adalah Setya Novanto yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Share This: