Yogyakarta Bisa Dipimpin oleh Perempuan

Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama GKR Hemas, anak-anak dan seorang menantunya, usai pernikahan puteri ketiganya GRAj Nurastuti Wijareni atau bergelar GKR Bendara dipersunting Achmad Ubaidillah yang bergelar KPH Yudanegara, tahun 2011 lalu. (Foto: HW)
_

Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini dipimpin oleh seorang gubernur lelaki, karena Sultan Yogyakarta otomatis akan menjabat sebagai gubernur, kelak bisa dipimpin oleh seorang perempuan.

Kepastian itu muncul setelah Mahkamah Konstisusi mengabulkan permohonan perkara Nomor 88/PUU-XIV/2016 Perkara Pengujian Pasal 18 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan dibatalkannya pasal yang diujikan menyangkut syarat Gubernur dan Wakil Gubernur soal melampirkan daftar riwayat hidup yang seolah harus laki laki menjadi gubernur, maka Negara melalui MK mengakui dan menghormati keitimewaan Yogyakarta dan menghapus pasal yang sifatnya diskrimantif yang seolah memberikan pesan bahwa Raja Jogja haruslah dijabat oleh laki laki.

“Kami selaku kuasa hukum Pemohon tentu sangat mengapreasiasi Putusan MK tersebut, dimana dengan Putusan MK ini, maka memberi sebuah basis hukum yang kokoh, bahwa siapapun itu, baik perempuan ataupun laki-laki adalah berhak memimpin, berhak menjadi raja dan bagian dari urusan internal kasultanan dan kadipaten,” papar Kuasa Hukum pemohon, DR. A. Irmanputra Sidin, S.H, M.H, usai sidang di Mahkamah Konstitusi, Kamis (31/8/2017).

Putusan MK adalah cerminan dari sebuah manifestasi perlindungan hak-hak setiap orang dimuka bumi ini tanpa harus mendsikriminasi kaum perempuan atau lainnya untuk menjadi raja, ratu, sultan, sultanah, Arung, Butta, kaisar dan seterusnya,” tambahnya.

Uji materi Pasal Sebanyak 18 ayat 1 huruf m UU nomor 13 tahun 2012 itu. Diajukan oleh 11 pemohon, di antaranya Saparinah Sadli, Siti Nia Nurhasanah, dan Ninuk Sumaryani Widiyantoro. Mereka mempersoalkan frasa “istri” yang ada di pasal tersebut.

Bunyi pasal 18 ayat 1 huruf m UU KDIY adalah: “calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”.

Menurut mereka, frasa “istri” dalam menyerahkan daftar riwayat hidup oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam UU KDIY bersifat diskriminatif, karena menimbulkan penafsiran seolah-olah harus laki-laki untuk menjadi calon gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gubenur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik keputusan MK. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan negara tidak membeda-bedakan peran antara wanita dan laki-laki.

“Konstitusi kan bunyinya siapapun bisa (jadi pemimpin),” kata Sultan usai memperingati hari disahkannya UUK DIY di Pasar Beringharjo, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Kamis (31/8/2017).

Sultan meminta semua pihak harus bisa menerima putusan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu. Ia pun menegaskan keputusan MK tersebut tak ada hubungannya dengan peraturan internal Keraton yang disebut paugeran.

Polemik Posisi Gubernur

Polemik tentang pemegang jabatan Gubernur DIY sendiri mulai muncul, setelah sebelumnya Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan keinginannya agar pria ataupun wanita punya kesempatan sama menjadi gubernur DIY. Pernyataan itu mendapat tanggapan pro-kontra dalam pembahasan Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub di DPRD DIY.

Adik Sri Sultan, GBPH Prabukusumo sempat berkomentar bahwa tidak bisa membahas Raperdais dari sisi keadilan gender. Penentuan sultan Kesultanan Yogyakarta yang kemudian secara otomatis akan menjadi gubernur DIY telah diatur dalam paugeran.

“Kesultanan Yogyakarta selama ini dipimpin oleh Lelaki dan hal tersebut berdasarkan paugeran keraton yang telah ada sejak masa Hamengku Buwono I. Dan hal tersebut juga berdasarkan tata ajaran Islam yang selama ini diikuti oleh Kesultanan Yogyakarta,” ucap GBPH Prabukusuma.

Dikatakan, Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja Yogyakarta memiliki hak prerogatif, tetapi hak tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan paugeran.

Sedangkan Permaisuri Keraton Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan, paugeran harus diputuskan raja yang bertakhta.

Menurutnya, meski Keraton Yogyakarta sepenuhnya menyerahkan penyusunan Raperda Istimewa, terutama calon gubernur dan wakilnya kepada DPRD DIY. Namun soal pewaris takhta Keraton Yogyakarta, tetap menjadi hak dari raja dan tidak bisa dicampuradukkan dengan peraturan pemerintah karena berpatokan pada paugeran (peraturan, Red) yang telah ada di keraton.

“Pro dan kontra sudah biasa, tinggal didengar saja, tapi yang penting harus sesuai yang dikehendaki Ngarso Dalem. Saya lihat ada unsur kepentingan ada yang tidak setuju perempuan, tapi saya harus diam karena itu hak raja,” tutur GKR Hemas.

Sementara itu, putri sulung Sri Sultan HB X, GKR Pembayun menyampaikan, peraturan calon gubernur dan calon wakil gubernur tidak bisa dicampurkan dengan paugeran yang ada di Keraton Yogyakarta. Peraturan menjadi kepala daerah di seluruh Indonesia sama, baik laki-laki maupun perempuan.

“Peraturan menjadi kepala daerah tidak bisa dicampurkan dengan peraturan yang ada di keraton. Saya sendiri menyerahkan semua kepada Sri Sultan dan Raperdais kepada DPRD karena mereka yang mengurusi,” ucap GKR Pembayun.

Meskipun polemik ini telah ramai ditengah masyarakat, menurut Gusti Prabukusuma hingga saat ini belum ada pembicaraan di internal keluarga keraton untuk membahas hal tersebut. Silang pendapat yang terjadi di antara anggota keluarga tidak sampai membuat perpecahan di internal keluarga keraton.

Banyak pihak mengapresiasi kematangan keluarga Keraton Yogyakarta dalam menyelsaikan persoalan internal, sehingga tidak mencuat ke luar dan menimbulkan kegaduhan.

 

Share This: